ARTIKEL

TUGAS DAN FUNGSI SUPERVISI PENDIDIKAN

2009-12-30T07:54:00.000-08:00

I. PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakekatnya adalah sebuah transformasi yang mengubah input menjadi output. Untuk menjadi output, dalam transformasi tersebut diperlukan suatu proses yang berlangsung secara benar, terjaga serta sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Pada pendidikan, untuk menjamin terjadinya proses yang benar tersebut, diperlukan pengawasan (supervisi). Supervisi ini dilakukan dalam rangka menjamin kualitas (quality assurance) agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Pada makalah ini akan dibahas tentang tugas dan fungsi supervisi pendidikan.

II. PEMBAHASAN

A. Tugas Supervisi Pendidikan.

Seorang supervisior dapat dilihat dari tugas yang dikerjakannya. Seorang pemimpin pendidikan yang berfungsi sebagai supervisor tampak jelas perannya. Sesuai dengan pengertian hakiki supervisi, maka supervisi berperan atau bertugas memberi support (supporting), membantu (assisting) dan mengikutsertakan (sharing).

Selain itu, seorang supervisior bertugas sebagai:

- Koordinator.

- Konsultan.

- Pemimpin Kelompok.

- Evaluator .

Tugas lain bagi seorang supervisi atau pengawas akademik, yakni mencakup hal-hal berikut:

1. Mengupayakan agar guru lebih bersungguh-sungguh dan bekerja lebih keras serta bersemangat dalam mengajar.

2. Mengupayakan agar sistem pengajaran ditata sedemikian rupa sehingga berlaku prinsip belajar tuntas, yaitu guru harus berupaya agar murid benar-benar menguasai apa yang telah diajarkan dan tidak begitu saja melanjutkan pengajaran ke tingkat yang lebih tinggi jika murid Belum tuntas penguasaannya.

3. Memberikan tekanan (pressure) terhadap guru untuk mencapai tujuan pengajarannya, dengan disertai bantuan (support) yang memadai bagi keberhasilan tugasnya.

4. Membuat kesepakatan dengan guru maupun dengan sekolah mengenai jenis dan tingkatan dari target output yang harus mereka capai sehubungan dengan keberhasilan pengajaran.

5. Secara berkala melakukan pemantauan dan penilaian (assessment) terhdap keberhasilan (efektifitas) mengajar guru, khususnya dalam kaitannya dengan kesepakatan yang dibuat pada butir (4) di atas.

6. Membuat persiapan dan perencanaan kerja dalam rangka pelaksanaan butir-butir di atas, menyusun dokumentasi dan laporan bagi setiap kegiatan, serta mengembangkan sistem pengelolaan data hasil pengawasan.

7. Melakukan koordinasi serta membuat kesepakatan-kesepakatan yang diperlukan dengan kepala sekolah, khususnya dalam hal yang berkenaan dengan pemantauan dan pengendalian efektifitas pengajaran serta hal yang berkenaan dengan akreditas sekolah yang bersangkutan.

B. Fungsi Supervisi.

Secara umum fungsi supervisi adalah perbaikan pengajaran. Berikut ini berbagai pendapat para tentang fungsi supervisi, di antaranya adalah:

• Ayer, Fred E, menganggap fungsi supervisi untuk memelihara program pengajaran yang ada sebaik-baiknya sehingga ada perbaikan.

• Franseth Jane, menyatakan bahwa fungsi supervisi memberi bantuan terhadap program pendidikan melalui bermacam-macam cara sehingga kualitas kehidupan akan diperbaiki.

• W.H. Burton dan Leo J. Bruckner menjelaskan bahwa fungsi utama dari supervisi modern ialah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi hal belajar.

• Kimball Wiles, mengatakan bahwa fungsi supervisi ialah memperbaiki situasi belajar anak-anak.

Usaha perbaikan merupakan proses yang kontinyu sesuai dengan perubahan masyarakat. Masyarakat selalu mengalami perubahan. Perubahan masyarakat membawa pula konsekuensi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Suatu penemuan baru mengakibatkan timbulnya dimensi-dimensi dan persepektif baru dalam bidang ilmu penegetahuan.

Makin jauh pembahasan tentang supervisi makin nampak bahwa kunci supervisi bukan hanya membicarakan perbaikan itu sendiri, melainkan supervisi yang diberikan kepada guru-guru, menurut T.H. Briggs juga merupakan alat untuk mengkoordinasi, menstimulasi dan mengarahkan pertumbuhan guru-guru.

Dalam suatu analisa fungsi supervisi yang diberikan oleh swearingen, terdapat 8 fungsi supervisi, yakni:

1. Mengkoordinasi Semua Usaha Sekolah.

Koordinasi yang baik diperlukan terhadap semua usaha sekolah untuk mengikuti perkembangan sekolah yang makin bertambah luas dan usaha-usaha sekolah yang makin menyebar, diantaranya:

- Usaha tiap guru.

- Usaha-usaha sekolah.

- Usaha-usaha pertumbuhan jabatan.

2. Memperlengkapi Kepemimpinan Sekolah.

Yakni, melatih dan memperlengkapi guru-guru agar mereka memiliki ketrampilan dan kepemimpinan dalam kepemimpinan sekolah.

3. Memperluas Pengalaman.

Yakni, memberi pengalaman-pengalaman baru kepada anggota-anggota staff sekolah, sehingga selalu anggota staff makin hari makin bertambah pengalaman dalam hal mengajarnya.

4. Menstimulasi Usaha-Usaha yang Kreatif.

Yakni, kemampuan untuk menstimulir segala daya kreasi baik bagi anak-anak, orang yang dipimpinnya dan bagi dirinya sendiri.

5. Memberikan Fasilitas dan Penilaian yang Kontinyu.

Penilaian terhadap setiap usaha dan program sekolah misalnya, memiliki bahan-bahan pengajaran, buku-buku pengajaran, perpustakaan, cara mengajar, kemajuan murid-muridnya harus bersifat menyeluruh dan kontinyu.

6. Menganalisa Situasi Belajar

Situasi belajar merupakan situasi dimana semua faktor yang memberi kemungkinan bagi guru dalam memberi pengalaman belajar kepada murid untuk mencapai tujuan pendidikan.

7. Memberi Pengetahuan dan Ketrampilan pada Setiap Anggota Staf.

Supervisi berfungsi memberi stimulus dan membantu guru agar mereka memperkembangkan pengetahuan dan ketrampilan dalam belajar.

8. Mengintegrasikan Tujuan dan Pembentukan Kemampuan.

Fungsi supervisi di sini adalah membantu setiap individu, maupun kelompok agar sadar akan nilai-nilai yang akan dicapai itu, memungkinkan penyadaran akan kemampuan diri sendiri.

Fungís supervior (pengawas) oleh karenanya menjadi penting, sebagaimana tertuang dalam Kepmen PAN Nomor 118/1996 yang menyebutkan bahwa pengawas diberikan tanggung jawab dan wewenag penuh untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan, penilaian dan pembinaan teknis serta administratif pada satuan pendidikan.

III. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa seorang supervisor dapat dilihat dari tugas yang dikerjakannya, suatu tugas yang dilaksanakannya memberi status dan fungsi pada seseorang. Dalam fungsinya nampak perananya dan dari peranannya terdapat tugas-tugas yang harus dilaksnakan oleh seorang supervisor pendidikan seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A, Hasan, Yusuf, dkk., Pedoman Pengawasan, Jakarta: CV Mekar Jaya, 2002.

A, Sahertian, Piet, Drs, Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan, Usaha Nasioanal, Surabaya: 1981.

Tim Penyusun Ditjen Baga Islam, Pedoman Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Agama, Depag RI Ditjen Baga Islam, Jakarta, 2003.

Akreditasi Sekolah/Madrasah Sebelum dan Sesudah Standar Nasional Pendidikan

2009-12-30T07:50:00.000-08:00

Posted by masedlolur

Dulu ada BAS, bukan sejenis instrumen musik, tetapi Badan Akreditasi Sekolah yang kinerjanya berbekal Pasal 60 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20/2003 ayat (1) sampai (3). Tak pula mengabaikan SK Mendiknas Nomor 087/U/2002, tanggal 4 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah serta dilengkapi dengan SK Mendiknas Nomor 039/O/2003, tanggal 8 April 2003 mengenai BAS Nasional.
Legitimasi yang diperoleh BAS tersebut mewajibkan mereka menyentilkan dawai penilaian bagi sembilan komponen sekolah, meliputi Kurikulum dan Pembelajaran, Administrasi dan Manajemen, Organisasi dan Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, Ketenagaan, Pembiayaan, Peserta Didik, Peranserta Masyarakat, Lingkungan dan Kultur/Budaya Sekolah.

Kesembilan komponen akreditasi di atas setelah disenandungkan oleh sekolah selama menggubah evaluasi diri nada-nadanya berdenting menyebar dalam 118 pernyataan dan pertanyaan. Sedangkan penuangannya harus melewati beberapa konser yang mempertunjukkan serangkaian prosedur terlebih dahulu, mulai dari mengajukan permohonan akreditasi sekaligus menyerahkan hasil evaluasi diri oleh sekolah, kemudian setelah ada pengolahan hasil evaluasi diri, dilakukan visitasi oleh asesor, dan diakhiri dengan penetapan hasil akreditasi serta penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.
Sesesudah diterbitkan PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akreditasi ditangani oleh BAN S/M selengkapnya di http://ban-sm.or.id/provinsi kecuali instrumennya, barangkali.

http://masedlolur.wordpress.com/

Akreditasi Sekolah

2009-12-30T07:48:00.000-08:00

oleh : Akhmad Sudrajat

A. AKREDITASI SEKOLAH

1. Apa Akreditasi Sekolah itu?

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentuksn kelayakan dan kinerja sekolah.

2. Apa Dasar Hukum Akreditasi Sekolah?

Dasar hukum akreditasi sekolah utama adalah : Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 60, Peraturana Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 & 87 dan Surat Keputusan Mendiknas No. 87/U/2002.

3. Apa Tujuan Akreditasi Sekolah?

Akreditasi sekolah bertujuan untuk : (a) menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan (b) memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah

4. Apa Fungsi Akreditasi Sekolah?

Fungsi akreditasi sekolah adalah : (a) untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah, (b) untuk akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat, dan (c) untuk kepentingan pengembangan, yakni agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi

5. Apa Prinsip-Prinsip Akreditasi Sekolah?

Prinsip – prinsip akreditasi yaitu : (a) objektif, informasi objektif tentangg kelayakan dan kinerja sekolah, (b) efektif, hasil akreditasi memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, (c) komprehensif, meliputi berbagai aspek dan menyeluruh, (d) memandirikan, sekolah dapat berupaya meningkatkan mutu dengan bercermin pada evaluasi diri, dan (d) keharusan (mandatori), akreditasi dilakukan untuk setiap sekolah sesuai dengan kesiapan sekolah.

6. Apa Karakteristik Sistem Akreditasi Sekolah?

Sistem akreditasi memiliki karakteristik : (a) keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja sekolah, (b) keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal, dan (d) keseimbangan antara penetapan formal peringkat sekolah dan umpan balik perbaikan

7. Apa Cakupam Akreditasi Sekolah?

Akreditasi sekolah dilaksanakan mencakup : (a) Lembaga satuan pendidikan (TK, SD, SMP, SMA) dan (b) Program Kejuruan/kekhususan (SDLB, SMPLB, SMALB, SMK)

8. Apa Komponen Penilaian Akreditasi Sekolah ?

Akreditasi sekolah mencakup penilaian terhadap sembilan komponen sekolah, yaitui (a) kurikulum dan proses belajar mengajar; (b) administrasi dan manajemen sekolah; (c) organisasi dan kelembagaan sekolah; (d) sarana prasarana (e) ketenagaan; (f) pembiayaan; (g) peserta didik; (h) peranserta masyarakat; dan (1) lingkungan dan kultur sekolah. Masing-masing kompoenen dijabarkan ke dalam beberapa aspek. Dari masing-aspek dijabarkan lagi kedalam indikator. Berdasarkan indikator dibuat item-item yang tersusun dalam Instrumen Evaluasi Diri dan Instrumen Visitasi.

9. Bagaimana Prosedur Akreditasi Sekolah ?

Akreditasi dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut : (a) pengajuan permohonan akreditasi dari sekolah; (b) evaluasi diri oleh sekolah; (c) pengolahan hasil evaluasi diri ; (d) visitasi oleh asesor; (e) penetapan hasil akreditasi; (f) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi

10. Bagaimana Sekolah Mempersiapkan Akreditasi Sekolah?

Dalam mempersiapkan akreditasi, sekolah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : (a) Sekolah mengajukan permohonan akreditasi kepada Badan Akreditasi Propinsi (BAP)-S/M untuk SLB, SMA, SMK dan SMP atau kepada Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kabupaten/Kota untuk TK dan SD Pengajuan akreditasi yang dilakukan oleh sekolah harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Dinas Pendidikan; (b) Setelah menerima instrumen evaluasi diri, sekolah perlu memahami bagaimana menggunakan instrumen dan melaksanakan evaluasi diri. Apabila belum memahami, sekolah dapat melakukan konsultasi kepada BAN-SM mengenai pelaksanaan dan penggunaan instrumen tersebut; (c) Mengingat jumlah data dan insformasi yang diperlukan dalam proses evaluasi diri cukup banyak, maka sebelum pengisian instrumen evaluasi diri, perlu dilakukan pengumpulan berbagai dokumen yang diperlukan sebagai sumber data dan informasi

11. Apa Persyaratan Sekolah agar Dapat Mengikuti Akreditasi?

Sekolah dapat diikutsertakan aktrditasi apabila : (a) memiliki surat keputusan kelembagaan (UPT); (b) memiliki siswa pada semua tingkatan; (c) memiliki sarana dan prasarana pendidikan; (d) memiliki tenaga kependidikan; (e) melaksanakan kurikulum nasional; dan (f) telah menamatkan siswa.

12. Siapa Pelaksana Akreditasi Sekolah ?

Pelaksana akreditasi sekolah terdiri dari : (a) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), (b) Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M), dan (c) Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kabupaten/Kota . Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) merupakan: badan non struktural yang secara teknis bersifat independen dan profesional yang terdiri atas unsur-unsur masyarakat, organisasi penyelenggara pendidikan, perguruan tinggi, dan organisasi yang relevan..yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, standar, sistem,dan perangkat akreditasi secara nasional. Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) berkewenangan untuk melaksanakan kegiatan akreditasi SMP, SMA, SMK dan SLB. Sedangkan, Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kabupaten/Kota berkewenangan melaksanakan akreditasi untuk TK dan SD.

13. Apa Hasil dari Akreditasi ?

Hasil akreditasi berupa : (a) Sertifikat Akreditasi Sekolah, dan (b) Profil Sekolah, kekuatan dan kelemahan, dan rekomendasi.Sertifikat Akreditasi Sekolah adalah surat yang menyatakan pengakuan dan penghargaan terhadap sekolah atas status dan kelayakan sekolah melalui proses pengukuran dan penilaian kinerja sekolah terhadap komponen-komponen sekolah berdasarkan standar yang ditetapkan BAN-SM untuk jenjang pendidikan tertentu.

14. Bagaimana Menetapkan Hasil Akreditasi ?

Laporan tim asesor yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh BAN-S/M untuk menetapkan nilai akhir dan peringkat akreditasi sekolah sesuai dengan kondisi nyata di sekolah. Penetapan nilai akhir dan peringkat akreditasi dilakukan melalui rapat pleno BAN-SM sesuai dengan kewenangannya. Rapat pleno penetapan hasil akhir akreditasi harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu (50 % + 1) anggota BAN-SM Nilai akhir dan peringkat akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran tindak lanjut bagi sekolah, Dinas Pendidikan, maupun Departemen Pendidikan Nasional dalam rangka peningkatan kelayakan dan kinerja sekolah di masa mendatang. Penjelasan kualitatif dan saran-saran harus merujuk pada hasil temuan dan bersifat spesifik agar mempermudah pihak sekolah untuk melakukan pengembangan dan perbaikan internal dan pihak terkait (pemerintah daerah dan dinas pendidikan) melakukan pemberdayaan dan pembinaan lebih lanjut terhadap sekolah.

15. Berapa Lama Masa Berlaku Akreditasi ?

Masa berlaku akreditasi selama 4 tahun. Permohonan Akreditasi Ulang 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi Ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan.

16. Bagaimana Pengaduan atas Hasil Akreditasi ?

Ketidakpuasan terhadap hasil akreditasi dapat disampaikan kepada BAN-S/M dengan tembusan BAP-S/M /UPA Kabupaten/Kota setempat dan BAN-S/M melakukan verifikasi dan evaluasi, menyampaikan hasilnya kepada BAP-S/M/UPA Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti

17. Apa Tindak Lanjut Hasil Akreditasi ?

Hasil akreditasi ditindaklanjuti oleh Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Penyelenggara sekolah guna kepentingan peningkatan mutu sekolah

B. EVALUASI DIRI

1. Apa Evaluasi Diri itu ?

Upaya sistematis untuk mengumpulkan, memilih dan memperoleh data dan informasi yang valid dari fakta yang dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang keadaan sekolah untuk dipergunakan dalam rangka pengambilan tindakan manajemen bagi pengembangan sekolah.

2. Apa Tujuan Evaluasi Diri ?

Tujuan evaluasi diri untuk mendapatkan informasi yang objektif, transparan, dan akuntabel dari sekolah yang diakreditasi.

3. Apa fungsi Evaluasi Diri?

Fungsi evaluasi diri adalah sebagai penilaian pertama untuk menentukan kelayakan sekolah dibandingkan dengan standar kelayakan nasional

4. Apa Manfaat Evaluasi Diri ?

Manfaat evaluasi diri adalah : (a) membatu sekolah dalam perencanaan dan pengembangan lebih lanjut; (b) membantu pemerintah dalam tugas pemberdayaan sekolah; dan (c) sebagai bagian penting dari sistem akreditasi.Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menentukan tingkat kelayakan sekolah dibandingkan standar kelayakan nasional yang dijadikan pagu. Dengan mengetahui kelayakan sekolah, selanjutnya kepada sekolah yang belum mencapai tingkatan minimal dari pagu mutu, dilakukan pembinaan secara terus menerus sehingga mencapai pagu itu.

5. Bagaimana Sekolah Melaksanakan Evaluasi Diri ?

Kegiatan evaluasi diri tidak boleh dilakukan secara sembarangan namun harus berdasarkan kondisi nyata sekolah. Oleh karena itu, agar diperoleh data evaluasi diri yang akurat dan objektif, maka kepala sekolah perlu melakukan koordinasi untuk melakukan pengisian instrumen evaluasi diri. Sebaiknya di sekolah di bentuk Tim Evaluasi Diri yang bertugas untuk mendata dan menyiapkan berbagai bukti fisik yang diperlukan guna mendukung pengisian instrumen evaluasi diri.Pengisian instrumen evaluasi diri dapat disesuaikan dengan kebutuhan waktu, namun tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Setelah pengisian instrumen evaluasi diri, sekolah harus menyerahkan kembali instrumen tersebut dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Di samping itu, sekolah harus mengisi Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Apabila skor evaluasi diri kurang dari 56, maka BAN-S/M tidak akan melakukan visitasi dan dokumen evaluasi diri akan dikembalikan pada sekolah yang bersangkutan untuk diperbaiki hingga mencapai minimal skor 56.

6. Bagaimana Rancangan Instrumen Evaluasi Diri ?

Instrumen Evalusasi Diri untuk setiap jenjang dan jenis sekolah terdiri dari :dua bagian utama, yaitu :

Bagian pertama tentang butir-butir soal untuk mengungkap sembilan komponen sekolah, baik komponen utama maupun komponen tambahan yang akan diperhitungkan untuk menentukan skor hasil akreditasi. Terdiri dari 185 butir pernyataan, bersifat dikotomis ( Ya=1) dan (Tidak=0), setiap komponen memiliki bobot yang berbeda, skor butir untuk pernyataan terbuka jika tidak diisi diberi skor 0 dan jika diisi diberi skor 1, dan setiap butir memiliki skor maksimal = 1. Setiap komponen disertai dengan data tentang analisis kelemahan dan kekuatan masing-masing komponen

Bagian kedua berupa isian data penunjang tentang keadaan sekolah. Data ini hanya merupakan penunjang atas data yang tercantum pada Bagian Pertama dan tidak akan diolah menjadian skor akreditasi

7. Bagaimana Teknik Skoring Instrumen Evaluasi Diri ?

Menghitung skor komponen utama :Jumlah skor total komponen utama dibagi dengan jumlah butir komponen Utama dikali 70 %. Contoh : jumlah butir komponen I (utama) adalah 40, skor jawaban pernyataan = 30, maka skor komponen utama = 30/40 x 70 % = 0,53.

Menghitung skor komponen tambahan : Jumlah skor jawaban komponen tambahan dibagi dengan jumlah butir komponen tambahan dikali 30 %. Contoh : jumlah butir komponen tambahan) adalah 15, skor jawaban pernyataan = 10, maka skor komponen tambahan = 10/15 x 30% = 0,19

Menghitung untuk mendapatkan nilai ratusan : Jumlahkan skor komponen utama dan tambahan pada masing-masing komponen, kemudian dikalikan 100. Contoh : skor komponen utama = 0,53 Skor komponen tambahan = 0,19, maka skor komponen total = (0,53+0,19) x 100 = 72

Menghitung nilai akhir evaluasi diri : Nilai komponen dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Setelah itu dijumlahkan dan dibagi dengan 100 untuk mendapatkan nilai ratusan.

8. Bagaimana Menentukan Klasifikasi Peringkat Akreditasi Sekolah ?

Untuk menentukan klasikasi peringkat akreditasi, selanjutnya nilai akhir dibandingkan dengan kritria berikut ini :A (Amat Baik) dengan nilai 86 -100, B (Baik) dengan niali 71 – 85, C (Cukup) dengan nilai 56 -70. Tidak terakreditasi jika kurang dari 56

C. VISITASI

1. Apa Visitasi itu ?

Visitasi adalah kunjungan tim asesor ke sekolah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara dengan warga sekolah, verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi.

2. Apa Tujuan Visitasi ?

Visitasi bertujuan : (a) meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi; (b) bemperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan peringkat akreditasi; (c) memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data pendukung); dan (d) mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, dengan berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri.

3. Siapakah Pelaksana Visitasi ?

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan dan kewenangan, sebagai berikut : (a) memiliki kompetensi, integritas diri dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya; (b) berpengalaman minimal 5 tahun dalam pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan, (c) kualifikasi pendidikan minimal D3/Sarmud (TK/SD), dan S1/sederajat (SMP dst); (d) memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi termasuk mekanisme visitasi; (e) telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BAS/BAN-SM dan (f) bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan norma.; (g) bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, dan melaporkannya secara obyektif ke BAN-SM; (h) memiliki wewenang untuk menggali data/-informasi dari berbagai sumber di sekolah; (i) diangkat sesuai surat tugas (waktu), dan dapat diangkat kembali (jika layak dalam tugas tsb).

4. Bagamana Proses Visitasi ?

Proses visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi evaluasi diri dan sekolah diharapkan untuk senantiasa menjamin kelengkapan dan ketepatan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi sekolah Visitasi dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari dua orang Asesor.. Agar visitasi berjalan sesuai dengan tujuannya, sehingga dapat mendukung hasil akreditasi yang komprehensif, valid, dan akurat, serta dapat memberikan manfaat, maka kegiatan visitasi harus mengikuti tata cara pelaksanaan yang baku. Visitasi dilaksanakan jika suatu sekolah dinyatakan layak berdasarkan penilaian evaluasi diri. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 5 bulan) setelah sekolah mengirimkan evaluasi diri.

5. Bagamana Tata Cara Visitasi ?

Tata cara visitasi dilakukan melalui tahapan – tahapam sebagai berikut :

(a) Persiapan;

Untuk pelaksanaan visitasi, BAP-S/M/UPA menunjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat oleh BAP-S/M /UPA untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan;

(b) Verifikasi data dan informasi

Asesor datang ke sekolah menemui Kepala Sekolah menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata sekolah melalui pengamatan lapangan, observasi kelas, wawancara.

(c) Klarifikasi Temuan

Tim asesor melakukan pertemuan dengan warga sekolah untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidak sesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan dengan data/informasi yang terjaring dalam instrument evaluasi diri.

(c) Penyusunan dan Penyerahan Laporan

Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari (1) tabel pengolahan data; (2) instrumen visitasi, (3) rekomendasi atas temuan, dan (4) berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada BAP-S/M /UPA.

6. Bagamana Tata Krama Pelaksanaan Visitasi ?

Pelaksanaan Visitasi mengikuti tata krama sebagai berikut

Lakukan wawancara dengan suasana yang kondusif;
Hindari kesepakatan atau bargaining yang negatif;
Jangan mendebat argumentasi yang disampaikan oleh nara sumber (responden);
Jangan menggurui nara sumber (responden);
Jangan merasa berkedudukan lebih tinggi;
Bersahabat dan membantu secara professional;
Hindari suasana menekan;
Jangan mengada-ada;
Jangan meminta hal-hal yang tidak diperlukan untuk akreditasi;
Sesuaikan diri dengan budaya setempat;
Tunjukan kekompakan tim

7. Bagamana Tata Tertib Pelaksanaan Visitasi ?

Pelaksanaan Visitasi mengikuti tata tertib sebagai berikut :

Datang ke sekolah tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
Tunjukkan surat tugas tanpa diminta oleh pihak sekolah;
Sampaikan secara jelas mengenai tujuan, mekanisme dan jadwal visitasi;
Tidak diperkenankan untuk menerima pemberian dalam bentuk apapun (uang atau barang);
Agar berpakaian rapih dan sopan

8. Apa Larangan bagi Asesor ?

Asesor dilarang keras melakukan intimidasi agar sekolah berkeinginan atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun.
Asesor dilarang keras melakukan perjanjian/kesepakatan yang dapat mengakibatkan tidak objektifnya hasil visitasi.
Asesor dilarang keras menerima sesuatu yang akan berdampak atau cenderung mempengaruhi objektifitas hasil visitasi.
Asesor dilarang keras membuka kerahasiaan data/informasi yang diperoleh dan hasil visitasi

9. Apa Larangan bagi Sekolah ?

Sekolah dilarang keras melakukan kegiatan yang menghambat visitasi.
Sekolah dilarang keras memanipulasi data dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata sekolah.
Sekolah dilarang keras memberikan apapun kepada asesor yang akan mengurangi objektifitas hasil visitasi

10. Bagaimana Pembiayaan Visitasi ?

Besarnya biaya visitasi per sekolah ditentukan oleh BAN-S/M.
Komponen pembiayaan antara lain; honor, transportasi dan akomodasi yang memadai dan layak bagi tim asesor.
Sekolah yang divisitasi tidak dikenakan dan tidak diperkenankan mengeluarkan dana untuk apapun selama berlangsungnya kegiatan visitasi.

*)) Tulisan di atas merujuk pada kumpulan Materi Pelatihan Asesor SMA. BASPROP Jawa Barat Tahun 2004, dan disesuaikan dengan materi pelatihan terbaru

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/

Standar Penilaian Pendidikan

2009-12-30T07:44:00.000-08:00

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan SMP terdiri atas:
1. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
2. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
3. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
Penilaian digunakan untuk: menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan memperbaiki proses pembelajaran.
Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:
1. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta
2. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai
Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.
Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:
1. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan
2. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
http://www.smpypk-bontang.sch.id/

Standar Penilaian Pendidikan Jadi RPP Terakhir Yang Diuji Publik

2009-12-30T07:43:00.000-08:00

Kapanlagi.com - Uji publik terhadap rancangan peraturan pemerintah (RPP) Standar Penilaian Pendidikan berhasil diselesaikan pada Senin (18/12) sekaligus menjadi RPP terakhir yang diujipublikkan dari total delapan RPP implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) no 20 tahun 2003.Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Prof Yunan Yusuf pada penutupan uji publik RPP tersebut di Jakarta, Selasa mengatakan, standar penilaian pendidikan menjadi RPP terakhir yang diujipublikkan sekaligus istimewa karena proses penyusunannya memakan waktu paling lama yakni sejak November 2005 dan baru dapat diselesaikan pada uji publik Desember 2006.
"Dari delapan RPP yang kita uji publikan, standar penilaian pendidikan menyedot peserta terbanyak lebih dari 100 orang dari unsur akademisi, guru, pemerintah daerah, wartawan, komite sekolah, masyarakat dan sebagainya," katanya.

Standar penilaian pendidikan menjadi penting sebab dalam RPP itu antara lain diatur mengenai tujuan, prinsip, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur pendidikan, penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah serta penentuan kelulusan siswa oleh satuan pendidikan, katanya.
Termasuk di dalamnya pelaksanaan evaluasi akhir belajar siswa yang meliputi empat komponen yang masing-masing berdiri sendiri, yakni pertama, siswa menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
Kedua, siswa memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika dan jasmani, olahraga dan kesehatan.
Ketiga, lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan keempat lulus Ujian Nasional (UN).
Dari empat komponen penentu kelulusan siswa pada evaluasi akhir tersebut, tiga di antaranya ditentukan oleh sekolah dan satu komponen lainnya di uji secara nasional sehingga hal tersebut merupakan kesempatan bagi pendidik dan satuan pendidikan untuk membuktikan peran dan wibawanya dalam menjadi penentu akhir kelulusan siswa, kata Prof Yunan.
BSNP merasa prihatin bahwa sejak beberapa tahun terakhir ini guru dan sekolah menghadapi "tekanan" dalam memainkan perannya sebagai selektor akhir untuk menetapkan kelulusan siswa, katanya.
"Guru dan sekolah saat ini merasa terancam dan takut dalam mengambil keputusan kelulusan siswa karena ada desakan untuk kepentingan luar. Apakah orang tua, pemilik sekolah, pemerintah daerah sehingga kalau dulu ada siswa tidak lulus, orangtua memarahi siswa justru kini sebaliknya orangtua memarahi guru, memukuli dan bahkan membakar sekolah,"katanya.
Karena itu, dengan adanya RPP Standar Penilaian Pendidikan ini, maka guru diharapkan terbebas dari tekanan-tekanan pihak luar karena jelas-jelas kini ada ukuran yang pasti mengenai penilaian hasil belajar siswa, tambahnya. (*/rit)

Standar Pengelolaan Pendidikan

2009-12-30T07:37:00.000-08:00

Sebagaimana juga telah ditetapkan dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 19 Tahun 2005, dan lebih dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 bahwa “setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional”, beberapa aspek standar pengelolaan sekolah yang harus dipenuhi adalah meliputi: (1) perencanaan program, (2) pelaksanaan rencana kerja, (3) pengawasan dan evaluasi, (4) kepemimpinan sekolah/madrasah, dan (5) sistem informasi manajemen.

Standar perencanaan program sekolah meliputi: rumusan visi sekolah, misi sekolah, tujuan sekolah, rencana kerja sekolah. Standar pelaksanaan rencana kerja sekolah, maka harus terpenuhi dan terealisasi beberapa aspek dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu: kepemilikan pedoman-pedoman sekolah yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis, struktur organisaisi sekolah, pelaksanaan kegiatan, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, budaya danyang berlaku secara nasional
lingkungan sekolah, dan peran serta masyarakat dan kemitraan. Standar pengawasan dan evaluasi yang harus juga dipenuhi dan dilaksanakan sekolah adalah: aspek-aspek program pengawasan, evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan akreditasi sekolah. Kepemimpinan sekolah yang diharapkan dapat dipenuhi oleh sekolah antara lain: adanya kepala sekolah yang memenuhi persyaratan, minimal satu wakil kepala sekolah yang dipilih secara demokratis, kepala sekolah memiliki kemampuan memimpin (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) sekolah, dan terdapat pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan kepada wakilnya. Sedangkan sistem informasi manajemen (SIM) merupakan suaru sistem yang mengaplikasikan berbagai bidang pendidikan berbasiskan komputer/internet. Hal ini diharapkan dapat dipenuhi oleh sekolah untuk mengelola dan hiendukung berbagai administrasi sekolah, memberikan fasilitas yang efisien, dan sebagai bentuk layanan informasi dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan.

http://www.idonbiu.com

Sistem Pembiayaan Pendidikan

2009-12-30T07:32:00.001-08:00

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

JAKARTA

Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sesuai tidaknya sistem dengan kondisi negara. Untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat dilakukan dengan cara: i) menghitung berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf; ii) distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya.

Setiap keputusan dalam masalah pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Oleh karena itu perlu dilihat siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan, bagaimana mereka akan dididik, siapa yang akan membayar biaya pendidikan. Demikian pula sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung sistem pembiayaan pendidikan. Tanggungjawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan termasuk untuk pendidikan kejuruan dan bantuan terhadap murid. Hal itu perlu dilihat dari faktor kebutuhan dan ketersediaan pendidikan, tanggungjawab orang tua dalam menyekolahkan vs social benefit secara luas, pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan.

Menurut Levin (1987) pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Pembiayaan sekolah ini berkaitan dengan bidang politik pendidikan dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembiayaan sekolah, yakni school revenues, school expenditures, capital dan current cost. Dalam pembiayaan sekolah tidak ada pendekatan tunggal dan yang paling baik untuk pembiayaan semua sekolah karena kondisi tiap sekolah berbeda.

Setiap kebijakan dalam pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Dengan mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda di sektor pendidikan, kita bisa melihat konsekuensinya terhadap pembiayaan pendidikan, yakni:

Keputusan tentang siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan
Keputusan tentang bagaimana mereka akan dididik
Keputusan tentang siapa yang akan membayar biaya pendidikan
Keputusan tentang sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung pembiayaan sekolah

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, ada dua hal pokok yang harus dapat dijawab, yakni: i) bagaimana sumber daya akan diperoleh, ii) bagaimana sumber daya akan dialokasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan/tipe sekolah/kondisi daerah yang berbeda. Terdapat dua kriteria untuk menganalisis setiap hal tersebut, yakni, i) efisiensi yang terkait dengan keberadaan sumber daya yang dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan ii) keadilan yang terkait dengan benefits dan costs yang seimbang.

Menurut J. Wiseman (1987) terdapat tiga aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintahan perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan:

Kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumberdaya manusia/human capital
Pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada social benefit secara keseluruhan
Pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan

Dalam hal pendidikan kejuruan dan industri, M. Woodhall (1987) menjelaskan bahwa di masa lalu pembiayaan pendidikan jenis ini ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan memberi subsidi kepada para pekerjanya sendiri. Sekarang peran pemerintah semakin besar dalam pembiayaan ini. Hal itu disebabkan adanya kepentingan ekonomi. Artinya kebijakan ketenagakerjaan, diharapkan dapat meningkatkan kepentingan untuk membagi biaya dan manfaat dari pendidikan ini dengan adil.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan kejuruan ini adalah:

Peran pemerintah dalam membiayai jenis pendidikan ini
Perbedaan antara jenis training yang umum dan spesifik
Pilihan antara training yang on dan off the job
Keseimbangan antara pembiayaan dari pemerintah dan sektor swasta di pendidikan ini
Pentingnya praktek kerja sebagai kelanjutan dari jenis pendidikan ini
Pembayaran kompensasi selama mengikuti pendidikan ini
Sumber daya yang dialokasikan untuk jenis pendidikan ini

Standar Sarana dan Prasarana Sekolah

2009-12-30T07:25:00.000-08:00

Posted by d2n5r0

LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, Pemerintah telah mengamanatkan penyusunan delapan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat:

(a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

(b) belajar untuk memahami dan menghayati,

(d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan

(e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana.Standar sarana dan prasarana ini untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Standar sarana dan prasarana ini mencakup:

1. kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah,

2. kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.

PENGERTIAN

1. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.

2. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah.

3. Perabot adalah sarana pengisi ruang.

4. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.

5. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.

6. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai sumber belajar.

7. Buku teks pelajaran adalah buku pelajaran yang menjadi pegangan peserta didik dan guru untuk setiap mata pelajaran.

8. Buku pengayaan adalah buku untuk memperkaya pengetahuan peserta didik dan guru.

9. Buku referensi adalah buku rujukan untuk mencari informasi atau data tertentu.

10. Sumber belajar lainnya adalah sumber informasi dalam bentuk selain buku meliputi jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs (website), dan compact disk.

11. Bahan habis pakai adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif singkat.

12. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung fungsi sekolah/madrasah.

13. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi.

14. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana sekolah/madrasah meliputi bangunan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan.

15. Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah.

16. Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus.

17. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.

18. Ruang laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus.

19. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan sekolah/madrasah.

20. Ruang guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat, dan menerima tamu. 21. Ruang tata usaha adalah ruang untuk pengelolaan administrasi sekolah/madrasah.

22. Ruang konseling adalah ruang untuk peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.

23. Ruang UKS adalah ruang untuk menangani peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di sekolah/madrasah.

24. Tempat beribadah adalah tempat warga sekolah/madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.

25. Ruang organisasi kesiswaan adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi peserta didik.

26. Jamban adalah ruang untuk buang air besar dan/atau kecil.

27. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, peralatan sekolah/madrasah yang tidak/belum berfungsi, dan arsip sekolah/madrasah.

28. Ruang sirkulasi adalah ruang penghubung antar bagian bangunan sekolah/madrasah.

29. Tempat berolahraga adalah ruang terbuka atau tertutup yang dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pendidikan jasmani dan olah raga.

30. Tempat bermain adalah ruang terbuka atau tertutup untuk peserta didik dapat melakukan kegiatan bebas.

31. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas.

PRASANA SEKOLAH

Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. ruang kelas,

2. ruang perpustakaan,

3. laboratorium IPA,

4. ruang pimpinan,

5. ruang guru,

6. tempat beribadah,

7. ruang UKS,8. jamban,

9. gudang,

10. ruang sirkulasi,

11. tempat bermain/berolahraga.

Sebuah SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. ruang kelas,

2. ruang perpustakaan,

3. ruang laboratorium IPA,

4. ruang pimpinan,

5. ruang guru,

6. ruang tata usaha,

7. tempat beribadah,

8. ruang konseling,

9. ruang UKS,

10. ruang organisasi kesiswaan,

11. jamban,

12. gudang,

13. ruang sirkulasi,

14. tempat bermain/berolahraga.

Sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. ruang kelas,

2. ruang perpustakaan,

3. ruang laboratorium biologi,

4. ruang laboratorium fisika,

5. ruang laboratorium kimia,

6. ruang laboratorium komputer,

7. ruang laboratorium bahasa,

8. ruang pimpinan,

9. ruang guru,

10. ruang tata usaha,

11. tempat beribadah,

12. ruang konseling,

13. ruang UKS,

14. ruang organisasi kesiswaan,

15. jamban,

16. gudang,

17. ruang sirkulasi,

18. tempat bermain/berolahraga

http://inducation.blogspot.com

Standar Proses Pendidikan

2009-12-30T07:21:00.000-08:00

Untuk kesekian kalinya kita ribut lagi dengan Ujian Nasional. Saya ingin memberi catatan kecil saja pada polemik yang satu ini. Penerapan ujian nasional yang batas nilai kelulusannya setiap tahun meningkat boleh jadi merupakan sesuatu yang baik. Sulit dibayangkan jika seseorang lulus dengan nilai 5 (awalnya ditetapkan 3). Kalau tidak salah waktu kecil dulu 5 ke bawah sudah ditulis dengan tinta merah. Walaupun demikian, ada yang perlu dikomentari dari pelaksanaan UN ini.

Orang boleh bicara output untuk melihat keberhasilan suatu proses. Tetapi output bukan merupakan ukuran mutlak. Bahkan menurut hemat saya kuncinya bukan pada output, tetapi pada proses. Kalau berbicara proses pengendalian dalam manajemen, pendekatan modern mengatakan pengendalian bukan dilakukan pada hasil. Kalaupun kita mengukur hasil, ukuran tersebut hanya digunakan sebagai indikator baik buruknya proses yang terjadi. Yang lebih penting lagi, proses pengendalian seharusnya dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada sistem agar dapat melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan pada proses. Dengan demikian, tidak tepat jika langkah pengendalian hanya dilakukan pada akhir proses dimana tidak dimungkinkan lagi untuk memperbaiki sistem. Dalam kasus UN hal ini akan menjadi lebih kritis karena hasil yang diukur akan menyebabkan beban proses pendidikan menjadi bertambah.

Berangkat dari pola pikir yang memperhatikan proses maka kebijakan UN memang harus didahului kejelasan terhadap proses pendidikan yang akan diuji lewat UN. Pada saat mengembangkan suatu sistem, setelah tujuan ditetapkan kita perlu menentukan proses apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak pada tempatnya jika dalam sebuah organisasi atau perusahaan, ada tujuan tanpa dibekali proses untuk mencapainya. Pada prakteknya memang hal ini yang lebih banyak terjadi. Bawahan atau pelaksana diberikan beban yang cukup berat (apalagi tanpa otoritas) untuk memikirkan sendiri bagaimana cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Boleh jadi karena atasannya sendiri tidak mengetahui cara mencapainya, mungkin karena tidak mau tahu, atau mental yang selalu ingin terima jadi. Hal semacam ini sangat berbahaya. Selain karena akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan dengan efektif, juga akan menumbuhsuburkan mental menghalalkan segala cara. Padahal mental-mental seperti ini yang harus dikikis oleh proses pendidikan.
Secara ideal, target nilai UN harus disertai dengan pengembangan proses bisnis yang dipersyaratkan. Sejauh pengetahuan saya, proses bisnis pendidikan ini yang belum kita miliki, baik di level SD, SMP bahkan sampai perguruan tinggi. Mungkin itulah sebabnya mengapa pendidikan di negeri ini memang tidak pernah dapat disejajarkan dengan pendidikan di negara lain. Bukan rahasia lagi bahwa rumusan tujuan pendidikan di negara kita sangat baik. Tetapi lihatlah hasilnya, banyak kecurangan dilakukan (bahkan oleh guru!!!), mental siswa yang lebih suka berkelahi daripada berkreasi, dan banyak lagi hal-hal menyimpang lainnya.
Sebagai kesimpulan akhir catatan ini, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan standar proses bisnis pendidikan. Teknis pelaksanaan dapat diatur kemudian. Saya yakin pemerintah tidak akan berdiri sendiri, banyak pihak yang akan membantu.

Written by Mursyid Hasanbasri

Standar Kompetensi Lulusan 2009

2009-12-30T07:17:00.000-08:00

SKL 2009

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

UJIAN NASIONAL 2009 SMP/MTs

I. BAHASA INDONESIA
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

URAIAN

1.MEMBACA
Membaca dan memahami berbagai ragam wacana tulis (artikel, berita, opini/tajuk, tabel, bagan, grafik, peta, denah), berbagai karya sastra berbentuk puisi, cerpen, novel, dan drama.
Ø Membaca dan memahami berbagai bentuk wacana tulis (artikel, berita, opini/tajuk, tabel, bagan, grafik, peta, denah) dan karya satra puisi, cerpen, novel, drama, yang mencakup :
- gagasan utama paragraf
- kritikan isi bacaan
- kesamaan informasi dari beberapa teks berita
- isi berita
- perbedaan penyajian beberapa teks berita
- fakta/pendapat, simpulan bacaan
- gagasan utama dan pendukung dalam tajuk
- fakta dalam tajuk
- keberpihakan penulis
- simpulan isi tajuk
- isi tabel, bagan, grafik, peta atau denah
- unsur intrinsik puisi
- unsur intrinsik cerpen
- unsur intrinsik novel
- unsur intrinsik drama

2.MENULIS

Menulis karangan nonsastra dengan menggunakan kosakata yang bervariasi dan efektif dalam bentuk buku harian, surat resmi, surat pribadi, pesan singkat, laporan, petunjuk, rangkuman, slogan dan poster, iklan baris, teks pidato, karya ilmiah, dan menyunting serta menulis karya sastra puisi dan drama.

Ø Menggunakan pikiran, perasaan, informasi, dan pengalaman dalam berbagai wacana tulis berupa:
- buku harian – slogan/poster
- surat pribadi – iklan baris
- surat resmi – teks pidato
- pesan singkat (memo) – karya ilmiah
- laporan – pantun
- petunjuk melakukan sesuatu – puisi
- rangkuman – drama

Ø Menyunting berbagai ragam teks berpedoman pada ketepatan ejaan, tanda baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, keterpaduan paragraf, dan kebulatan wacana

II. BAHASA INGGRIS

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

URAIAN

1. READING (Membaca)

Memahami makna dalam wacana tertulis pendek baik teks fungsional maupun esai sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure dan report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Ø Memahami makna teks tulis fungsional pendek seperti pesan pendek, pengumuman, kartu ucapan, label, iklan, brosur, surat pribadi, dll. Dan esei sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure dan report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari dengan cara mengidentifikasi:

- gagasan utama (judul, tema, pokok pikiran)
- informasi rinci tersurat
- informasi tersirat
- rujukan kata
- makna kata, frasa dan kalimat (termasuk kata, tata bahasa dan ciri kebahasaan lainnya yang terkait dengan jenis teks dan tema)

2. WRITING (Menulis)

Mengungkapkan makna secara tertulis teks fungsional pendek dan esei sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure dan report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Ø Mengungkapkan makna dalam bentuk teks tulis fungsional pendek seperti pesan pendek, pengumuman, kartu ucapan, label, iklan, brosur, surat pribadi, dan lain-lain, dan esei sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure dan report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari dengan cara:

- menyusun kata/kalimat acak menjadi kalimat/paragraph yang padu,
- melengkapi kalimat/paragraph/teks rumpang.

III. MATEMATIKA

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

URAIAN
1. Memahami konsep operasi hitung dan sifat-sifat bilangan, perbandingan, aritmatika social, barisan bilangan, serta mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah.
Ø Bilangan
- Operasi hitung bilangan bulat
- Operasi hitung bilangan pecahan
- Perbandingan
- Aritmatika sosial
Ø Barisan bilangan
- Pola bilangan
- Rumus suku ke-n

2. Memahami operasi bentuk aljabar, konsep persamaan dan pertidaksamaan linear, persamaan garis, himpunan, relasi fungsi, sistem persamaan linear, serta mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah.
Ø Operasi bentuk aljabar
Ø Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variable
Ø Himpunan
- Himpunan bagian
- Irisan dan gabungan dua himpunan
- Diagram Venn
Ø Relasi dan fungsi
- Aturan pemetaan
- Nilai fungsi
- Grafik fungsi linear
Ø Sistem persamaan linear dua variabel
Ø Gradien dan persamaan garis lurus

3. Memahami bangun datar, bangun ruang, garis sejajar, dan sudut, serta mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah.

Ø Bangun datar (Segitiga, Segiempat dan Lingkaran)
- Sifat-sifat
- Sudut
- Luas dan keliling
- Garis singgung lingkaran
- Teorema Pythagoras
- Kesebangunan
- Kongruensi
Ø Bangun ruang
- Unsur-unsur
- Model kerangka dan jaring-jaring
- Luas permukaan dan volume
Ø Garis sejajar
- Sifat-sifat dan besar sudut
4. Memahami konsep dalam statistika, serta mampu menerapkannya dalam pemecahan masalah
Ø Statistika
- Tendensi sentral/ukuran pemusatan
- Menyajikan dan menafsirkan data

IV. ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

URAIAN
1. Melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Ø Besaran dan satuan

Ø Pengukuran
2. Menerapkan konsep zat dan kalor serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
Ø Wujud zat
Ø Massa jenis
Ø Pemuaian
Ø Kalor dan perpindahan kalor

3. Mendeskripsikan dasar-dasar mekanika (gerak, gaya, usaha dan energi) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Ø Gerak lurus, gaya, dan percepatan
Ø Tekanan pada benda padat, cair, dan gas
Ø Perubahan bentuk energi
Ø Usaha dan energi
Ø Pesawat sederhana

4. Memahami konsep-konsep dan penerapan getaran, gelombang, bunyi, dan optik dalam produk teknologi sehari-hari.
Ø Getaran dan gelombang
Ø Bunyi
Ø Optik geometrik (cahaya)
Ø Alat-alat optik

5. Memahami konsep kelistrikan dan kemagnetan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari
Ø Listrik statis
Ø Listrik dinamis
Ø Energi dan daya listrik
Ø Kemagnetan
Ø Induksi elektromagnetik
6. Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi di dalamnya

Ø Sistem tata surya
Ø Matahari sebagai bintang
Ø Gerakan bumi(rotasi dan revolusi)
Ø Gerhana, pasang naik, dan pasang surut

7. Mendeskripsikan ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup, komponen ekosistem serta interaksi antar makhluk hidup dalam lingkungan, pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam kehidupan.
Ø Ciri-ciri makhluk hidup
Ø Pengelompokan makhluk hidup
Ø Keragaman pada tingkat organisasi kehidupan
Ø Keanekaragaman makhluk hidup dan upaya pelestariannya
Ø Komponen ekosistem, peran dan interaksinya.
Ø Pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Ø Hubungan antara kepadatan populasi manusia dengan lingkungan

8. Mengkaitkan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan/organ-organ pada tumbuhan dan manusia.
Ø Sistem gerak pada manusia
Ø Sistem pencernaan pada manusia
Ø Sistem pernapasan pada manusia
Ø Sistem peredaran darah pada manusia
Ø Sistem ekskresi pada manusia
Ø Sistem saraf pada manusia
Ø Struktur dan fungsi tubuh tumbuhan
Ø Macam-macam gerak pada tumbuhan
Ø Proses perolehan nutrisi pada tumbuhan

9. Mengaplikasikan konsep pertumbuhan dan perkembangan, kelangsungan hidup dan pewarisan sifat pada organisme serta kaitannya dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat.
Ø Pertumbuhan dan perkembangan
Ø Kelangsungan hidup organisme
Ø Cara-cara reproduksi
Ø Teknologi reproduksi, hubungannya dengan lingkungan dan masyarakat

10. Mengidentifikasi bahan kimia alam dan buatan yang terdapat dalam bahan makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan.
Ø Bahan kimia dalam bahan makanan
Ø Zat aditif dan psikotropika

http://www.smpm1simpon.com/skl%20web.htm

SUPERVISI PENDIDIKAN: Mewujudkan Sekolah Efektif dalam Kerangka Manajemen Berbasis Sekolah

2009-12-30T07:01:00.000-08:00

Ringkasan

Buku Supervisi Pendidikan : Mewujudkan Sekolah Efektif dalam Kerangka Manajemen Berbasis Sekolah, merupakan buku referensi yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama memuat beberapa hal yang merupakan filosofi dan pertimbangan mendasar mendasar perlunya supervisi pendidikan, paradigma baru sistem pembinaan dan pengembangan pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sedangkan bagian kedua, membahas hal – hal yang bersifat teknis mengenai supervisi pendidikan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Buku ini sangat penting bagi pejabat Dinas Pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru dan siapa saja yang pekerjaannya terkait dengan supervisi pendidikan, untuk mengetahui filosofi, konsep dasar dan teknik serta aspek – aspek supervisi di bidang pendidikan sejalan dengan paradigma baru sistem pengelolaan dan pembinaan pendidikan.

Prakata

Manajemen Berbasis Sekolah yang merupakan refleksi pergeseran paradigma sistem pengelolaan dan pembinaan pendidikan dari centralized system menuju decentralized system menuntut kesadaran, komitmen, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan untuk saling bekerja sama dan membangun sinergi mewujudkan sekolah efektif. Supervisor, sebagai salah satu pemangku kepentingan pendidikan, memiliki peran yang amat penting dalam mewujudkan sekolah efektif dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah, yang ditandai oleh pembelajaran yang bernuansa Aktif, Senang, Interaktif dan Kreatif sehingga Efektif (ASIK – Efektif) dalam mencapai tujuan pembelajaran. Peran dan keberadaan supervisor semakin diperlukan tidak hanya untuk memberikan bimbingan, bantuan dan pembinaan kepada guru untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan pembelajaran, tetapi yang lebih penting adalah sebagai “perekat” (glue) bagi warga sekolah, sehingga dapat saling bekerja sama mendukung tercapainya tujuan sekolah. Namun demikian, implementasi supervisi di lapangan masih sangat bervariasi. Bahkan di beberapa sekolah, supervisi tidak dapat berjalan dengan optimal dan efektif dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain kurang memadainya pengetahuan, keterampilan dan pengalaman supervisor, termasuk pengawas dan kepala sekolah, maupun pemahaman guru tentang supervisi yang belum memadai. Oleh karena itu, baik supervisor maupun guru dan pihak – pihak yang disupervisi perlu secara pro aktif menambah pengetahuan dan pemahaman mereka tentang supervisi agar terjalin keterpaduan dan kerjasama sinergi dalam menunjang pelaksanaan supervisi di sekolah.Buku ini merupakan buku referensi bagi supervisor (pengawas, penilik, kepala sekolah), guru atau siapa saja yang pekerjaannya terkait dengan kegiatan supervisi di bidang pendidikan. Buku ini memuat filosofi dan pertimbangan mendasar perlunya supervisi pendidikan, mulai dari reformasi pendidikan, paradigma baru sistem pembinaan dan pengembangan pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan sekolah efektif, peran supervisi dalam mewujudkan sekolah efektif dalam kerangka MBS. Di samping itu, buku ini juga memuat hal – hal yang lebih bersifat teknis mengenai supervisi pendidikan, yang disesuaikan dengan paradigma baru supervisi pendidikan, serta kiat – kiat dan saran bagaimana supervisor dapat melaksanakan supervisi dengan baik dan efektif. Saya berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi supervisor – pengawas, penilik, kepala sekolah – dan guru, serta pihak – pihak lain yang terkait dengan kegiatan supervisi sebagai salah satu bahan rujukan untuk menambah wawasan tentang supervisi pendidikan.

Bimbingan Konseling

2009-12-30T06:48:00.000-08:00

Oleh : Drs. Akur Sudianto

Widyaiswara

PPPG Keguruan Jakarta

Pengertian Bimbingan Konseling

Pelayanan Bantuan untuk peserta didik baik individu / kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi sosial belajar, karier melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku.

Tujuan Bimbingan dan Konseling

Membantu Memandirikan peserta didik dan mengembangkan potensi-potensi mereka secara optimal.

Paradigma Bimbingan & Konseling

BK merupakan pelayanan psikopaedagogis dalam bingkai budaya Indonesia dan religius.

Arah Bimbingan Konseling mengembangkan kompetensi siswa untuk mampu memenuhi tugas-tugas perkembangannya secara optimal.

Membantu siswa agar mampu mengatasi berbagai permasalahan yang mengganggu dan menghambat perkembangannya.

Visi Bimbingan dan Konseling

Terwujudnya perkembangan diri dan kemandirian secara optimal dengan hakekat kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT, sebagai makhluk individu, makhluk sosial dalam hubungannya dengan manusia dan alam semesta.

Misi Bimbingan dan Konseling
Menunjang perkembangan diri dan kemandirian siswa agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari sebagai siswa secara efektif, kreatif dan dinamis serta memiliki kecakapan hidup untuk masa depan karir dalam :
Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME.
Pemahaman perkembangan diri dan lingkungan.
Pengarahan diri ke arah dimensi spiritual.
Pengambilan keputusan berdasarkan IQ, SQ dan EQ.
Pengaktualisasian diri secara optimal.
Fungsi Bimbingan Konseling
Fungsi Pemahaman
Fungsi Pencegahan
Fungsi Pengentasan
Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan
Fungsi Advokasi
Prinsip-Prinsip Bimbingan Konseling
Prinsip berkenaan dengan sasaran layanan.
Prinsip berkenaan dengan permasalahan individu.
Prinsip berkenaan dengan program layanan.
Prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan.
Bimbingan dan Konseling
Asas Kerahasiaan
Asas Kesukarelaan
Asas Keterbukaan
Asas Kegiatan
Asas Kekinian
Asas Kedinamisan
Asas Keterpaduan
Asas Kenormatifan
Asas Keahlian
Asas Kemandirian
Asas Alih Tangan Kasus
Asas Tut Wuri Handayani
Tugas Perkembangan
Kompetensi
Materi Bimbingan dan Konseling
Kegiatan Bimbingan dan Konseling
Layanan Pendukung Penilaian
Kegiatan Layanan
Bimbingan dan Konseling
Penempatan dan Penyaluran
Pengenalan Diri dan lingkungan
Serta Pengembangan Diri dan Karir
Siswa mengenal dan memahami siapa dirinya.
Siswa mengenal dan memahami lingkungan budaya dan masyarakat. Lingkungannya meliputi lingkungan keluarga, tetangga, sekolah, sosial dan masyarakat budaya,
Pengenalan dan pemahaman terhadap diri sendiri dan lingkungan itu dikerahkan untuk pengembangan diri siswa dalam segenap aspek pribadinya, termasuk pengembangan ke arah karir yg hendak diraihnya di masa yang akan datang
Kegiatan Pendukung
Bimbingan dan Konseling
Aplikasi Instrumentasi (BK)
Himpunan Data
(Pribadi, Siswa, Presentasi, Observasi, Kasus).
Konferensi Kasus
Alih Tangan
Alih tangan kasus
Kunjungan Rumah

Kompetensi

LAYANAN PENEMPATAN DAN PENYALURAN

Perencanaan
Mengidentifikasi kondisi individu
Menetapkan subyek/sasaran layanan penempatan
Menetapkan fasilitas layanan
Menyiapkan kelengkapan administrasi
2. Pelaksanaan
1. mengorganisasikan kegiatan layanan
penempatan dan penyaluran
2. mengisi materi layanan penempatan dan
penyaluran

3. Analisis Hasil Evaluasi

1. menetapkan norma / standar analisis
2. melakukan analisis
3. menafsirkan hasil analisis
4. Tindak Lanjut
Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut
Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait
Melaksanakan rencana tindak lanjut
5. Laporan
Menyusun laporan layanan penempatan dan penyaluran
Menyampaikan laporan kepada pihak terkait
Mendokumentasikan laporan layanan penempatan dan penyaluran

KEBERADAAN TIK PEMBELAJARAN HARUS DIBERANGI DENGAN SDM GURU BERKUALITAS

2009-12-30T06:42:00.000-08:00

Kamis, 05 November 2009 15:39

(Diskominfo-PDE Online) Untuk dapat memanfaatkan dan mendayagunakan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai media pembelajaran dan sumber belajar, khusunya media komputer, perlu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini guru yang akrab dengan berbagai media tersebut dan mempu mengelola, memanfaatkan dan mendayagunakan media tersebut dalam proses pembelajaran.

Hal ini dikatakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (UPT TKP) Dinas Pendidikan (Disdik) Riau Hj Emillia MS SH MSi dalam sambutannya pada pembukaan acara Pelatihan Komputer Dasar dan Internet untuk guru SD,SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK se-Riau Rabu (4/11) malam di Hotel Bumi Asih Pekanbaru. "Untuk dapat memanfaatkan TIK baik sebagai media pembelajaran maupun sebagai sumber belajar, perlu adanya kesiapan baik infrastruktur maupun manusianya," Kata Emilia.
Dijelaskannya, Dari hasil penjaringan dan pendataan terhadap pemanfaatan dan pendayagunaan media pendidikan berbasik TIK serta evaluasi terhadap hasil pelatihan tahun sebelumnya, diperoleh bahwa masih banyak guru, terutama pada tingkat SD dan SMP yang belum memiliki kompetensi dibidang TIK. Pemanfaatan dan pendayagunaan media komputer sebagai sumber belajar dan media pembelajaran di sekolah masih belum optimal.

"Dan juga pelaksanaan pelatihan ditanggapi positif oleh peserta, serta guru menyadari bahwa memanfaatkan TIK sebagai media pembelajaran sangat penting dan berpeluang besar dalam memacu peningkatan mutu proses pembelajaran dan mutu pendidikan. Karena itu pulalah salah satu alasannya megnapa kita mengadakan acara ini," ujarnya.

Karena itulah menurut Emillia acara yang diikuti 30 orang ini bertujuan untuk membangun dan mempersiapkan SDM guru yang memiliki kompetensi di bidang TIK serta yang mampu mengelola, membuat, mendayagunakan dan memanfaatkan TIK sebagai media pembelajaran dan sumber belajar." Hasil yang kita harapkan dari acara ini adalah terlatihnya para guru dibidang TIK, mampu meningkatnya kreatifitas guru dalam merancang dan mengembangkan media sesuai dan dibutuhkan dalam proses pembelajaran," tukasnya. (risa)

Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau

Inovasi Pembelajaran dan Peran Guru sebagai Agen Perubahan

2009-12-30T06:32:00.000-08:00

Seiring dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), guru tidak perlu lagi menjadi “pengkhutbah” yang terus berceramah dan menjejalkan bejibun teori kepada siswa didik. Sudah bukan zamannya lagi anak diperlakukan bagai “keranjang sampah” yang hanya sekadar menjadi penampung ilmu. Peserta didik perlu diperlakukan secara utuh dan holistik sebagai manusia-manusia pembelajar yang akan menyerap pengalaman sebanyak-banyaknya melalui proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Oleh karena itu, kelas perlu didesain sebagai “masyarakat mini” yang mampu memberikan gambaran bagaimana sang murid berinteraksi dengan sesamanya. Dengan kata lain, kelas harus mampu menjadi “magnet” yang mampu menyedot minat dan perhatian siswa didik untuk terus belajar, bukan seperti penjara yang mengkrangkeng kebebasan mereka untuk berpikir, berbicara, berpendapat, mengambil inisiatif, atau berinteraksi.
Saya kira tak ada seorang pun yang bisa membantah bahwa guru memiliki peran yang amat vital dalam proses pembelajaran di kelas. Gurulah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengevaluasi, menganalisis hasil evaluasi, dan melakukan tindak lanjut. Dalam konteks demikian, gurulah yang akan menjadi “aktor” penentu keberhasilan siswa didik dalam mengadopsi dan menumbuhkembangkan nilai-nilai kehidupan hakiki.

Ketika sang guru masuk kelas dan menutup pintu, di situlah sang guru akan menjadi pusat perhatian berpasang-pasang mata siswa didiknya. Mulai model potongan rambut, busana yang dikenakan, hingga sepatu yang dipakai akan ditelanjangi habis oleh murid-muridnya. Belum lagi bagaimana gaya bicara sang guru, caranya berjalan, atau kedisiplinannya dalam mengajar. Di mata sang murid, guru seolah-olah diposisikan sebagai pribadi perfect yang nihil cacat dan cela. Itu juga makna yang tersirat dalam akronim “digugu lan ditiru” (dipercaya dan diteladani). Tidak heran kalau banyak kalangan yang berpendapat bahwa maraknya tindakan premanisme, korupsi, manipulasi, penyalahgunaan jabatan, pengingkaran makna sumpah pejabat, jual-beli ijazah, dan semacamnya, gurulah yang pertama kali dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap maraknya berbagai ulah anomali sosial semacam itu.

Harus diakui tugas guru memang berat. Mereka tidak hanya dituntut untuk melakukan aksi “lahiriah” dalam bentuk kegiatan mengajar, tetapi juga harus melakukan aksi “batiniah”, yakni mendidik; mewariskan, mengabadikan, dan menyemaikan nilai-nilai luhur hakiki kepada siswa didik. Ini jelas tugas dan amanat yang amat berat ketika nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat sudah demikian jauh merasuk dalam dimensi peradaban yang chaos dan kacau.

Ketika guru menyatakan bahwa korupsi itu haram dan melawan hukum, tetapi apa yang dilihat oleh anak-anak dalam praktik kehidupan sehari-hari? Ya, mereka bisa dengan mudah menyaksikan dengan mata telanjang betapa nikmatnya hidup menjadi koruptor. Hukum menjadi tak berdaya untuk menjerat mereka. Bahkan, mereka bisa bebas melenggang pamer kekayaan di tengah-tengah jutaan rakyat yang menderita dan terlunta-lunta akibat kemiskinan yang menggorok lehernya. Ironisnya, tidak sedikit koruptor yang justru merasa bangga ketika mereka bisa mempermainkan hukum. Jika keadaan mendesak, mereka bisa pasang jurus “sakit pura-pura”. (Kalau sakit beneran baru tahu rasa, hehehehe :mrgreen: )

Ketika guru mengajak anak-anak untuk melestarikan dan mencintai lingkungan hidup, apa yang mereka saksikan? Ya, para pembalak dan preman-preman hutan ternyata juga setali tiga uang. Hukum seolah-olah telah lumpuh dan tak sanggup menjamah mereka. Jelas-jelas sebuah kondisi yang amat bertentangan secara diametral. Nilai-nilai luhur hakiki yang disemaikan di sekolah benar-benar harus berhadapan dengan berbagai “penyakit sosial” yang telah bersimaharajalela di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Lantas, bagaimana? Haruskah guru ikut-ikutan bersikap permisif dan membiarkan anak-anak larut dalam imaji amoral dan anomali sosial seperti yang mereka saksikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat? Haruskah gambaran tentang citra koruptor dan pembalak hutan yang hidup bebas dan lolos dari jeratan hukum itu kita biarkan terus berkembang dalam imajinasi anak-anak bangsa negeri ini? Gampangnya kata, haruskah anak-anak kita biarkan bermimpi dan bercita-cita menjadi koruptor dan pembalak hutan? :mrgreen:

Tunggu dulu! Kalau proses pembelajaran berlangsung monoton dan seadanya; guru cenderung bergaya indoktrinatif dan dogmatis seperti orang berkhotbah, upaya penyemaian nilai-nilai luhur hakiki saya kira akan sulit berlangsung dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Apalagi, kalau anak-anak hanya diperlakukan sebagai objek yang pasif, tidak diajak untuk berdialog dan berinteraksi. Maka, kegagalan penyemaian nilai-nilai luhur kepada siswa didik hanya tinggal menunggu waktu. Dalam konteks demikian, guru perlu mengambil langkah dan inisiatif untuk mendesain proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Guru memiliki kebebasan untuk melakukannya di kelas. KTSP sangat leluasa memberikan kesempatan kepada guru untuk menerapkan berbagai gaya dan kreativitasnya dalam kegiatan pembelajaran.

Melalui kegiatan pembelajaran yang inovatif, atmosfer kelas tidak terpasung dalam suasana yang kaku dan monoton. Para siswa didik perlu lebih banyak diajak untuk berdiskusi, berinteraksi, dan berdialog sehingga mereka mampu mengkonstruksi konsep dan kaidah-kaidah keilmuan sendiri, bukan dengan cara dicekoki atau diceramahi. Para murid juga perlu dibiasakan untuk berbeda pendapat sehingga mereka menjadi sosok yang cerdas dan kritis. Tentu saja, secara demokratis, tanpa melupakan kaidah-kaidah keilmuan, sang guru perlu memberikan penguatan-penguatan sehingga tidak terjadi salah konsep yang akan berbenturan dengan nilai-nilai kebenaran itu sendiri.

Melalui suasana pembelajaran yang kondusif dengan memberikan kesempatan kepada siswa didik untuk bebas berpendapat dan bercurah pikir, guru akan lebih mudah dalam menyemaikan nilai-nilai luhur hakiki. Dengan cara demikian, peran guru sebagai agen perubahan diharapkan bisa terimplementasikan dengan baik. Meskipun korupsi, manipulasi, dan berbagai jenis “penyakit sosial” menyebar dan meruyak di tengah-tengah kehidupan masyarakat, melalui proses rekonstruksi konsep yang dibangunnya, anak-anak bangsa negeri ini mudah-mudahan memiliki benteng moral yang tangguh dalam gendang nuraninya sehingga pantang untuk melakukan tindakan culas yang merugikan bangsa dan negara. Nah, bagaimana? ***

UU GURU DAN DOSEN

2009-12-30T06:25:00.001-08:00

Sejak awal pembahasan UU Guru dan Dosen, pertanyaan yang banyak muncul di masyarakat luas adalah : “ Untuk siapa UU Guru dan Dosen tersebut ? “ hal ini mengemuka karena ada kekhawatiran UU tersebut tidak dapat memayungi seluruh guru. Dengan kata lain ditakutkan adanya proses diskriminasi antara guru PNS dan guru swasta.

Khusus posisi guru swasta selama ini memang seolah-olah tidak dipayungi oleh UU yang ada meskipun secara eksplisit sudah tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dari sudut UU kepegawaian jelas tidak menkhususkan untuk guru, karena yang diatur adalah pegawai pemerintah (PNS) sedangkan dari sudut UU Ketenagakerjaan juga akan sangat sulit karena penyelenggara pendidikan adalah yayasan. Sehingga guru tidak dapat dikatagorikan sebagai tenaga kerja atau buruh. Bisa dikatakan sebelum UU Guru dan Dosen disahkan, guru-guru tidak mempunyai payung hukum yang jelas. Yang memang mengatur segala sesuatu secara khusus yang menyangkut guru, seperti halnya dengan UU Tenaga Kerja dan UU Kepegawaian.

Sekilas UU Guru dan Dosen : UU Guru dan Dosen mendapatkan sambutan yang hangat, terutama dari kalangan pendidik. UU ini dianggap bisa menjadi payung hukum unuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Meskipun di beberapa bagian masih sangat hangat diperbincangkan dan menjadi perdebatan yang sangat seru. UU Guru dan Dosen secara gamblang dan jelas mengatur secara detail aspek-aspek yang selama ini belum diatur secara rinci. Semisal, kedudukan, fungsi dan tujuan dari guru, hak dan kewajiban guru, kompetensi dll. Yang perlu digaris bawahi dan mendapat sambutan positif dari masyarakat terhadap UU Guru dan Dosen adalah hal-hal yang menyangkut :

a. Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi.

b. Hak dan kewajiban.

c. Pembinaan dan pengembangan.

d. Penghargaan,

e. Perlindungan

f. Organisasi profesi dan kode etik.

Enam indikator diatas belum diatur secara rinci, sehingga sangat sulit untuk mengharapkan profesionalitas guru-guru di Indonesia.

Ada beberapa hal dalam UU Guru dan Dosen yang sampai saat ini masih hangat dibicarakan, hal-hal tersebut adalah :

a. Standardisasi.

- Standardisasi penyelenggaraan pendidikan.

Sampai saat ini cukup banyak penyelenggara pendidikan (yayasan-yayasan) yang tidak jelas keberadaannya. Dalam pelaksanaanya banyak lembaga pendidikan yang belum memenuhi standar mutu pelayanan pendidikan dan standart mutu pendidikan yang diharapkan. Hal ini disebabkan yayasan-yayasan tersebut terkesan memaksakan diri untuk mendirikan lembaga pendidikan, sehingga banyak lembaga pendidikan yang tidak layak, karena sarana dan prasarana pendidikan yang jauh dari memadai, guru yang tidak kompeten, organisasi yang tidak dikelola dengan baik dll. Penyelenggara pendidikan seperti diatas jumlahnya cukup besar di indonesia. Dengan lahirnya UU Guru dan Dosen diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki kualitas mutu pelayanan pendidikan di masyarakat baik itu negeri maupun swasta.

- Standardisasi kompetensi guru.

Hal ini akan tercantum pada pasal 8 UU Guru dan Dosen yang menjelaskan tentang Sertifikat Profesi Pendidik.

Pasal 8 menyebutkan : ”Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

Banyak pihak mengkhawatirkan program sertifikasi ini (yang diselenggarakan oleh LPTK) nantinya akan menimbulkan masalah baru di dunia pendidikan, terutama yang mengarah pada terciptanya lembaga yang menjadi sarang kolusi dan korupsi baru. Yang pada akhirnya akan memperburuk kondisi pendidikan bangsa.

Sedang semangat dari pasal ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pendidik itu sendiri, serta berusaha lebih menghargai profesi pendidik. Dengan sertifikasi diharapkan lebih menghargai profesi guru, dan meningkatkan mutu guru di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai langkah menjadikan guru sebagai tenaga profesional.

b. Kesejahteraan atau Tunjangan.

11 item Hak Guru yang tercantum pada pasal 14 UU Guru dan Dosen adalah bentuk penghargaan pemerintah dan masyarakat kepada guru. Untuk indikator penghasilan guru PNS sudah diatur Pasal 15 ayat 1. Guru berhak untuk mendapatkan tunjangan, yaitu :

1. Tunjangan profesi.

2. Tunjangan Fungsional.

3. Tunjangan Khusus.

Tiga jenis tunjangan diatas diatur dalam pasal 16,17 dan 18 UU Guru dan Dosen. Tunjangan profesi diberikan kepada guru baik guru PNS ataupun guru swasta yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Disamping tunjangan diatas, guru juga berhak untuk memperoleh ”maslahat tambahan” yang tercantum dalam pasal 19 UU Guru dan Dosen. Maslahat Tambahan tersebut meliputi :

1. Tunjangan pendidikan.

2. Asuransi pendidikan.

3. Beasiswa.

4. Penghargaan bagi guru.

5. Kemudahan bagi putra-putri guru untuk memperoleh pendidikan.

6. Pelayangan kesehatan.

7. Bentuk kesejahteraan lain.

c. Organisasi profesi dan dewan kehormatan.

Dengan lahirnya UU Guru dan Dosen ini diharapkan bida didirikan organisasi profesi yang dapat mewadahi (terutama) guru yang dapat menjalankan fungsinya sebagai orgnisasi profesi yang independen dan diharapkan dapat menjadi lembaga yang benar-benar memperjuangkan nasib guru. Demikian pula dengan dewan kehormatan yang tercipta dari organisasi profesi yang independent diharapkan menjadi penngawal pelaksanaan kode etik guru.

d. Perlindungan.

Setiap guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan untuk guru meliputi :

1. Perlindungan hukum.

Perlindungan hukum mencakup perlindugan atas tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil.

2. Perlindungan profesi.

Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pelecehan terhadap profesi serta pembatasan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Perlindungan ini mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja atau resiko lain.

UU Guru dan Dosen mungkin masih harus di perdebatkan dalam rangka memperbaikinya di masa yang akan datang. Apalagi ada beberapa hal memang tidak serta merta dapat dilaksanakan. Pemberian tunjangan kepada seluruh guru, akan sangat terganturng anggaran pemerintah. Sehingga pada saat anggaran pendidikan belum mencapai 20% dari APBN maka akan sangat sulit dilaksanakan. Demikian pula dengan program sertifikasi dll, masih memerlukan proses untuk pelaksanaan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Namun diharapkan dengan adanya 2 (dua) undang-undang yaitu Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen diharapkan akan memperbaiki mutu pendidikan nasional secara keseluruhan.

A. Hakam Naja

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Anggota DPR RI F-PAN

Disampaikan pada SEMINAR IKATAN ALUMNI YAPI (IKAYAPI) Jakarta, 24 Desember 2005

Thema : ”UU Guru dan Dosen tahun 2005, Dengan Pokok Bahasan Bagaimana Aplikasinya Untuk Para Guru yang Mengajar di Sekolah Swasta”

ETIKA PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2009-10-30T08:47:00.001-07:00

Check out this SlideShare Presentation: That's cool

ETIKA PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

View more presentations from abeyow.

UU SISDIKNAS KEMBAR

2009-10-16T08:28:00.000-07:00

Suatu harian nasional mengingatkan kita akan gawatnya situasi pendidikan kita. Sekitar 37,6% anak-anak kita memang bisa membaca namun tidak mengerti apa yang dibaca. Dari 41 negara, kemampuan anak-anak kita untuk membaca berada di tingkat 39. Toh kita membiarkan diri diracuni oleh pendapat, seakan-akan masalah terbesar UU Sisdiknas 2003 adalah soal pengajaran agama. Lalu seluruh bangsa disuruh percaya, bahwa karena semua setuju dengan urusan ps 21 ayat 1, lalu UU itu beres. Padahal masalah terbesarnya adalah etatisme dan kenyataan bahwa UU itu sama sekali tidak membawa pencerdasan. Sebab logika dan seluruh sistematika UU itu tidak beres.

Belum juga Presiden menandatangani UU Sisdiknas 2003, telah terwujud kekuatiran yang sering dikemukakan dalam pembicaraan tentang UU tersebut. Kalau pihak Panja selalu mengemukakan masalah pokoknya pada pasal 21 ayat 1a, maka publik kerap menunjukkan bahwa keberatan terpenting terhadap UU itu adalah ‘etatisme berlebih-lebihan’. Salah satu bahaya etatisme itu terletak pada banyaknya rencana Peraturan Pemerintah yang membayang. Naskah yang ditandatangani sidang kontroversial tanggal 11 Juni 2003 merencanakan 13 PP. Ternyata, sebelum PP secara resmi dibuat, rakyat sudah tahu bahwa Departemen Diknas sudah merencanakan banyak PP. Sebelum hal itu dilaksanakan saja, Diknas sudah membuat kejutan dengan menerbitkan naskah UU Sisdiknas yang berbeda dengan yang ditandatangani di DPR. Kemudian Anwar Arifin (yang sudah tidak mempunyai kewenangan apa pun untuk mewakili siapa pun dalam rangka UU Sisdiknas) menyatakan bahwa perbedaan itu hanyalah soal tehnis. Penjelasan itu tidak dapat diterima. Sebab teks Diknas tidak sesuai dengan satu pun naskah yang pernah dibicarakan dalam DPR. Maka tidak cukup penjelasan, seakan-akan naskah Diknas itu hanya keliru mengirim ‘file’ karena ‘salah disket’.

Banyak sekali ‘kekeliruan teks Diknas’ itu memang bagian dari perdebatan yang tempo hari dilancarkan. Maka, etatisme menjadi kenyataan, bahkan sebelum Presiden menandatangani.

Bahwa pada ps 1 butir 17 teks Diknas mengubah istilah Republik Indonesia menjadi Negara Kesatuan, jelas merupakan pengubahan ideologi yang berkaitan dengan debat mengenai kemungkinan perpecahan negara, apabila UU ini disahkan dalam kondisi seperti sekarang ini.

Pasal 3 yang merupakan kompromi yang amat buruk dihidangkan oleh Diknas dengan menyisipkan kata ‘peserta didik’, sebab naskah DPR tidak jelas pokok kalimat atau sebutannya. Namun dengan demikian Diknas menambahkan satu ‘subyek’ yang dalam naskah DPR tidak ada dan memang diperdebatkan.

Pasal 19 diubah pengkalimatannya sehingga obyek dari anak kalimat berubah sama sekali. Itu pun bagian dari upaya Diknas untuk mengatasi kekurangan teks DPR.

Pasal 20 ditambahi ayat 3 yang tidak ada dalam naskah DPR. Dengan demikian Diknas telah menambahkan tugas pada Perguruan Tinggi, yang tidak dibicarakan oleh DPR.

Pada Pasal 25 naskah Diknas telah mengubah-ubah kalimat dalam ketiga ayatnya, padahal kita mengetahui, bahwa dalam DPR perubahan satu kalimat saja dapat berakibat panjang.

Pasal 28 ayat 6 naskah Diknas mengubah apa yang akan dibuatkan PP dan dengan demikian juga mengubah wewenang Departemen Diknas: suatu tanda etatisme bebas.

Pasal 30 menurut naskah Diknas kehilangan penjelasan yang mengubah seluruh isi pasal crucial ini. Pastilah ini bukan kesalahan teknis. Hal serupa terjadi dalam pasal 35, walau pada lapisan didik yang berlainan, namun justru mengenai tolok ukur mutu pendidikan kita.

Dalam naskah Diknas, ps 39 kehilangan dua ayat. Padahal kedua ayat itu justru mengenai masalah penting dalam pendidikan karena menyangkut guru. Ada kepentingan yang diabaikan oleh teks Diknas. Kalau hal itu dianggap kesalahan teknis, maka semakin jelas, betapa UU ini memang tidak pantas menjadi UU.

Teks Diknas mengenai ps 42 tidak menyertakan juga penjelasan untuk ayat 1. Padahal ayat itu berkaitan dengan mutu pengajar. Di sini menjadi jelas, betapa UU ini memang tidak peduli pada mutu pengajaran dan pencerdasan rakyat.

Pendidikan perlu difahami sebagai suatu usaha bersama dalam proses terpadu-terorganisasikan untuk membantu manusia mengembangkan diri dan menyiapkan diri guna mengambil tempat semestinya dalam pengembangan masyarakat dan dunianya di hadapan Sang Pencipta. Rumusan ini berbeda dengan UU ps 1 ayat 1 yang mempersulit kita memahami pasal-pasal yang berhubungan dengan pendidikan informal. Sebab dalam definisi di atas ditolak gagasan UU Sisdiknas yang mau menjadikan murid sekedar sebagai pion politik: semua ditentukan oleh Diknas.

Pusat perhatian dalam pendidikan seyogianya diberikan pada usaha untuk membagikan dan membangkitkan pengalaman nilai dalam hidup manusia secara keseluruhan, yang antara lain kelihatan dalam kemampuan orang mengembangkan intelektualitasnya. Dengan kata lain, perkembangan intelektualitas penting, walaupun diakui hanya merupakan salah satu dari bagian usaha pendidikan. Lebih jauh lagi, pengembangan intelektualitas di bidang ilmu positif tentulah hanya menjadi bagian kecil dari usaha pendidikan intelektualitas. Dengan demikian, tidak tepat juga gagasan sementara orang, seakan-akan UU ini mau memperjuangkan kecerdasan spiritual. Sebab dalam seluruh UU upaya itu tidak diberi penjelasan. Apalagi kita tahu, bahwa kecerdasan dalam pendidikan mencakup jauh lebih banyak, seperti misalnya kecerdasan simbolik, kecerdasan moral dsb, yang juga tidak disentuh-sentuh dalam UU ini. Memang Pendidikan merangkum keseluruhan pribadi manusia.

Andre Benoit, seorang sosiolog-pendidikan Belgia yang pernah bekerja di Jerman, Colombia dan Chili dapat menolong kita menjelaskan masalahnya lebih lanjut. Ia menegaskan pendidikan moral/suarahati secara sangat inspiratif.Gagasan tersebut sama sekali tidak mendapat tempat dalam UU Sisdiknas ini, yang lebih mengutamakan pendidikan dalam kerangka politik saja, sehingga juga tidak cermat dalam aspek-aspek didaktisnya. Gagasan Benoit lebih dekat dengan cita-cita Ki Hadjar Dewantara, yang menekankan pendidikan budi pekerti.

a. menurut Benoit, manusia mempunyai budi pekerti baik apabila ia menjunjung tinggi nilai-nilai dasar manusiawi. Adapun Nilai adalah sesuatu hal yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia dalam hidup bersama. Nilai juga menjadi tolokukur yang memungkinkan manusia untuk mengevaluasi kebaikan dan mengambil tindakan manusiawi. Banyak pasal dalam UU Sisdiknas ini menggeser pengambilan keputusan dari individu dan keluarga menjadi keputusan negara. Negara dijadikan sumber nilai dan sumber hak serta sumber pendidikan.

b. UU ini mengabaikan proses pendidikan untuk membina moral, menyadari dan menginternalisasikan nilai serta membentuk maupun mengembangkan suara hati yang memang mengandung beberapa lapisan tugas:

1). Pertama: menjelaskan dengan bantuan argumentasi etis, mengapakah sesuatu hal (peristiwa, situasi, sikap) adalah hal baik yang diinginkan dan bagaimanakah hal itu menjadi bagian dari suatu sistem nilai yang serasi dengan konsep mendasar tentang manusia. Tak ada segi penajaman argumentasi etis dalam UU itu; dan para juru bicara Panja sama sekali tidak berhasil menunjukkan argumentasi yang memadai. Jalan pikiran yang diajukan hanyalah: pokoknya jangan kuatir, negara akan membereskan segalanya.

2). Kedua: Pendidikan semacam itu juga harus mampu menunjukkan, bagaimanakah manusia dapat atau harus mengaktualisasikan suatu nilai, apa implikasinya dalam hidup kalau seseorang menerima nilai itu dan apa arti sesuatu tindakan/sikap dalam konteks sosial tertentu. Dalam UU ini tidak dimungkinkan murid mengambil pendirian yang berbeda dengan lingkungannya; bahkan segala sesuatu dikehendaki supaya tetap seperti sediakala saja. Dengan demikian, perubahan nilai di kalangan generasi baru tidak akan terjadi apabila UU ini dilaksanakan. Memang perubahan sosial dapat merepotkan negara. Maka UU ini mau melanggengkan hegemoni negara atas hidup rakyat.

c. Nilai-nilai terbentuk dan berkembang dalam konteks sosial. Nilai-nilai itu harus dicermati, sebelum dan dengan ditawarkan, diajarkan dan dipelajari. Beberapa nilai mengacu kepada suatu kebutuhan, hak, dan kewajiban yang dipandang sebagai bersifat 'mutlak' dan 'berlaku di manapun' (mis. cintakasih, keadilan, kejujuran dsb): mereka itu mengungkapkan 'keharusan' pada taraf umum. Beberapa nilai mengacu kepada sejumlah bidang dalam hidup sosial (hak untuk bekerja, kesamaan antar jenis kelamin, kebebasan mengemukakan pendapat, sendiri-sendiri maupun secara kelembagaan dst): mereka itu harus dirumuskan dalam kaitan dengan konteks historis konkrit. Akhirnya ada juga nilai-nilai yang bisa disebut sebagai nilai terapan yang berwarna budaya tertentu dan memungkinkan kita untuk mengukur situasi konkrit yang khas bagi kelompok tertentu (mis. ketaatan kepada orangtua, kebebasan memilih jurusan studi dsb): pada tingkat perilaku sehari-hari, nilai-nilai ini sangat berpengaruh, tetapi juga sangat terjalin dengan faktor-faktor sosial tertentu. Oleh sebab itu, nilai-nilai itu sangat tergantung dari subyek-subyeknya, bisa didiskusikan dan terbuka untuk dikoreksi. UU Sisdiknas mengembalikan segala sesuatu pada rumusan keagamaan yang diberikan pada murid untuk dilompatkan langsung menjadi tindakan. Dengan demikian dihilangkan tahap pengolahan dari dogma agama menjadi prinsip moral, yang tidak begitu saja identik; dan dari moral menuju ke pemahaman praktis, yang juga tidak sama saja. Cara yang dipergunakan oleh UU Sisdiknas akan membuat pendidikan yang dogmatis dan tidak mencerdaskan murid. Murid akan dibuat tunduk saja pada negara dan atasan.

d. Interaksi terus menerus antara rumusan-rumusan mendasar dengan rumusan-rumusan pelaksanaan, yang mengacu pada situasi khusus dan bisa berubah, maupun kaitan tersamar antara 'nilai-nilai budaya' dengan 'hal-hal bernilai', menentukan sistem nilai, yang dapat saling berbeda dalam hal pemahaman maupun ungkapannya. Itulah bahaya yang disiapkan oleh UU Sisdiknas. Bahaya itu menjadi semakin kuat, karena penentu seluruh sistem diturunkan kepada Departemen Sisdiknas, sebagai bagian pemerintah yang akan menciptakan PP. Etatisme bukan omong kosong, tetapi sudah direncanakan dan sudah terlaksana. Padahal Nilai-nilai budaya pasti memainkan peranan dalam kita menilai sesuatu dan dalam terjadi maupun diterimanya nilai-nilai lain yang lebih 'praktis'. Artikulasinya menjadi suatu sistem nilai terjadi dengan melalui penataan prioritas maupun pertanggungjawaban teoretis mengenai pensisteman itu. Sistem nilai tidak dengan sendirinya memberi norma-norma aksi dalam setiap situasi konkrit, bahkan yang sangat khas sekalipun. Namun fungsinya adalah untuk menyediakan kerangka acuan etis yang terakhir bagi aplikasi konkritnya. Sifat 'tetapnya' memang menyebabkan orang sering sukar mempertanggungjawabkan sistem nilai dan sulit mengaplikasikannya; tetapi juga memungkinkan orang tidak terombang-ambing oleh tekanan situasi dan kondisi sesaat yang terus menerus berubah. Tetapi kalau orang per orang tidak didorong mengambil keputusan sendiri dan bila pemerintah mengambil segala keputusan seperti dikemukakan UU ini, maka masyarakat menjadi kumpulan robot-robot politis.

Kecuali itu, kompleksnya masa kini menyebabkan hidup manusia modern semakin lama semakin dikotak-kotakkan: dalam keruwetan pengkotakan itu nilai-nilai yang lebih praktis dan karena itu kena pada manusia setiap hari (mis. kerja, keluarga, sekolah, ekonomi, politik, praktek keagamaan), cenderung untuk menyatu dan membentuk suatu subsistem-nilai. Tetapi kumpulan aneka subsistem itu seringkali tidak berhasil menjadi satu sistem nilai yang terpadu dan konsisten. Kecuali itu, nilai-nilai dalam subsistem semacam itu hanya dapat berpadu dengan yang lain kalau memiliki sifat fungsional yang tinggi dan tidak senantiasa menuntut mutu etis yang tinggi sehingga sulit berpaduan dengan nilai atau subsistem-nilai yang lain. Tidak jarang, subsistem-nilai tertentu malah membekukan situasi kultural tertentu dan mengabadikan suatu struktur sosial yang tidak kompak.

e. Suatu pembinaan moral yang menekankan pendidikan nilai dengan menonjolkan pembentukan serta pengembangan budi pekerti haruslah mengajak murid untuk ‘menangkap implikasinya’ kalau kita mau mengintegrasikan nilai-nilai dasar manusiawi pada perilaku sesuai dengan situasi-situasi tertentu. Pada umumnya kita bersedia untuk menerima nilai-nilai yang bersifat abadi, tetapi sulit untuk menemukan cara konkrit melaksanakannya, apalagi menciptakan mekanisme keguruan yang sesuai. Kecuali itu, karena nilai-nilai itu biasanya diberikan dengan melalui perumusan intelektual dan juga komunikasi personal maupun program nonverbal, maka pencampuran indoktrinasi dengan persuasi maupun proses pembudayaan dan pengasingan sulit dihindari. Dapat terjadi bahwa kita, para pendidik merasa sudah menciptakan program yang hebat dan kelihatannya murid menangkap juga, namun belum pasti bahwa mereka benar mengasimilasikan nilai-nilainya. Unsur verbal bisa saja mereka menerima; tetapi tidak mustahil bahwa aspek nonverbal (cara kita memberi, iklim komunikasi dst) bisa membuat kontraproduktif segala upaya kita. Pendidikan nilai perlu membantu kita semua untuk semakin sadar, betapa nilai-nilai terapan itu bersifat sangat ambigu dan karena itu harus dikaji secara cermat terus (discernment) namun toh tidak membuat mereka itu skeptis atau frustrasi. Perlu dihindari bahwa atasan atau pemerintah bersikap "yang kami katakan selalu benar", seperti yang terdapat dalam UU Sisdiknas ini.

Oleh sebab itu perlulah diperhatikan hal-hal berikut:

1). UU Sisdiknas hanya dapat menjadi kerangka dasar pendidikan kita apabila membangun budi pekerti murid. Maka Yayasan, Kepala Sekolah, Tim Pimpinan, guru dan pemimpin murid serta seluruh murid perlu secara berkala mengkaji ulang semangat dasar, jiwa bersama, sistem nilai, cara penilaian dan mekanisme pemupukan suara-hati untuk mencapai derap bersama namun juga untuk bisa menerima sejumlah kemajemukan perwujudan semangat-terpadunya.

2). Nilai-nilai hanya bisa menjadi bahan-didik tertentu kalau orang bisa menemukan perwujudan manusiawi konkritnya. Maka seluruh badan-didik perlu bisa menemukan idealisme dalam manusia nyata. Dalam hal anak-anak: mereka harus menemukan ideal kemanusiaan pada diri guru; bila tidak, yang terjadi bukanlah interaksi didik melainkan pengajaran 'obyektif' saja. Oleh sebab itu UU Sisdiknas harus memperbaiki sikapnya terhadap para guru dan penyiapan guru.

3). Kita perlu peka terhadap sifat khas persekolahan dan usia sekolah. Sekolah memang mengkhususkan diri pada peningkatan intelektualitas (walau senantiasa difahami dalam konteks pendidikan menyeluruh). Anak berada dalam usia yang amat peka pada persuasi yang berlebihan atau konfrontasi sosial yang lebih mencemaskan daripada menantang secara positif. Relasi dengan pimpinan dapat menciptakan identifikasi positif tetapi juga dapat menimbulkan penolakan traumatis. Sekolah sebagai lembaga juga bisa atau terlalu dijajah oleh tuntutan negara, orangtua dan jemaat atau tidak mempedulikan harapan semua itu. Pembentukan suarahati hanya bisa jalan dengan baik kalau faktor-faktor itu mendapat perhatian secukupnya. Namun cara membagikan kekhasan itu terjadi sebagai lembaga: tidak hanya orang per orang. Hak yang dijamin UUD 1945 dan didukung oleh Maklumat Hak2 Azasi Manusia PBB itu perlu dijabarkan dalam UU.

4). Kekuasaan birokrasi, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, perlu ditempatkan dalam keseluruhan sistem kedaulatan rakyat; bukan di atas rakyat dan tidak di luar kontrol rakyat. Seperti semua aparat, mereka haruslah mengabdi rakyat: khususnya murid dan guru.

(B.S. Mardiatmadja. STF Driyarkara. Tel 021-70701943. Fax 021-4224866. email: besmar@indo.net.id)

Manajemen Berbasis Sekolah

2009-10-12T06:26:00.001-07:00

Sebelum desentralisasi, beberapa sekolah di Indonesia sudah melaksanakan proses Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara mandiri dan mereka mampu mengatasi banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan sekolah secara internal. Sekolah-sekolah ini, sebagian yang didaftar (sebelah kiri), disebut sebagai pelopor, dan perkembangannya sebenarnya cukup hebat. Kepala sekolah juga termasuk berani kalau kita melihat keadaan lingkungan dan paradigma sistem manajemen pendidikan saat itu.

Sekarang, di beberapa propinsi di Indonesia kami mulai dapat melihat kemampuan sebenarnya dari MBS karena dukungan yang diberikan dari Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan. Transformasi yang dilaksanakan luar biasa. Proses MBS tidak dapat disebut baru di Indonesia, tetapi pelaksanaan sekarang dibuktikan dapat mengubah kebudayaan dan sistem supaya pengembangannya menjadi efektif dan "sustainable".

Apa yang membuat implementasi sekarang menjadi efektif?
Dasarnya adalah - Manajemen implementasi yang bagus. Seperti semua inisiatif yang lain, manajemen yang bagus adalah kunci untuk implementasi yang afektif. Bila perubahan sistemik dilaksanakan tanpa perubahan kebudayaan organisasi, implementasinya sering gagal dan kembali ke keadaan sebelumnya, seperti kita sudah melihat dulu setelah kepala sekolah yang mendorong prosesnya dipindahkan ke sekolah yang lain.

Untuk implementasi yang bagus semua stakeholder harus sangat mengerti peran mereka masing-masing. Sesuai dengan etos MBS peran mereka tidak dapat dipastikan dari awal secara hitam di atas putih, mereka perlu, secara proses terbuka, mendiskusikan dan menukar pikiran supaya peran mereka yang paling mendukung guru di lapangan dan proses belajar-mengajar secara maksimal dapat ditentukan. Di dalam program baru, tidak ada peserta (stakeholder) yang dianggap superior, semua stakeholder walau mereka adalah Dewan Pendidikan, guru baru, atau orang tua yang petani, membawa input (pengalaman) dan kebutuhan mereka ke meja diskusi untuk mencari jalan terbaik untuk membantu stakeholder yang lain maupun keperluan mereka sendiri. Sekarang, yang juga sangat mendukung prosesnya adalah kita sekalian mengimplementasikan PAKEM (Contextual Learning).
PAKEM - Contextual Learning

Bila proses-proses di atas sudah diikuti dengan baik, dan berjalan secara efektif kita seharusnya dapat melihat situasi pengajaran dan pelajaran yang lebih baik, tetapi bila kita tidak mulai menghadapi hal cara siswa kita belajar, dan apa yang mereka pelajari keuntungan mungkin tidak dapat dilihat dari hasil karya mereka (outcomes). Yang pertama, apa maksud kami "apa yang mereka pelajari". Maksud kami bukan kurikulum, kurikulumnya tidak akan diubah. Yang kami maksud adalah mereka perlu mulai belajar mengenai cara mereka belajar (learning how to learn), cara belajar secara penemuan (discovery), secara kreatif, analisa, dan kritis, supaya mereka dapat menjadi pelajar selama hidup (life-long learners) yang efektif.
Bacaan tertarik: Untuk apa pendidikan?

Yang kedua, "cara siswa kita belajar", apa itu PAKEM (Contextual Learning)?
"A conception that helps teachers relate subject matter content to real world situations and motivates students to make connections between knowledge and its applications to their lives as family members, citizens, and workers." (BEST, 2001).
Satu konsep yang membantu guru-guru menghubungkan isinya mata pelajaran dengan situasi keadaan di dunia (real world) dan memotivasikan siswa/i untuk lebih paham hubungan antara pengetahuan dan aplikasinya kepada hidup mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan karyawan-karyawan.

PAKEM

adalah singkatan dari Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Fokus PAKEM adalah pada kegiatan siswa di dalam bentuk group, individu, dan kelas, partisipasi di dalam proyek, penelitian, penelidikan, penemuan, dan beberapa macan strategi yang hanya dibatas dari imaginasi guru.

Phillip Rekdale (Jakarta, November 2005)

Dikutip dari http://www.SchoolDevelopment.Net/

PARADIGMA BARU PENDIDIKAN NASIONAL

2009-10-12T06:15:00.001-07:00

DALAM UNDANG UNDANG SISDIKNAS NOMOR 20 TAHUN 2003

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989.

Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 pasal tersebut juga merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998.

Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.

DEMOKRATISASI DAN DESENTRALISASI (OTONOMI DAERAH)

Tuntutan reformasi yang sangat penting adalah demokratisasi, yang mengarah pada dua hal yakni pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (otda). Hal ini berarti peranan pemerintah akan dikurangi dan memperbesar partisipasi masyarakat. Demikian juga perana pemerintah pusat yang bersifat sentralistis dan yang telah berlangsung selama 50 tahun lebih, akan diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan sistem desentralisasi. Kedua hal ini harus berjalan secara simultan; inilah yang merupakan paradigma baru, yang menggantikan paradigma lama yang sentralistis.

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan dalam UU Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan , nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1). Karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 3), serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1). Konsekwensinya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7- 15 tahun (pasal 11 ayat 2). Itulah sebabnya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerahmenjamin terselenggaranya wajib belajar, minimla pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 34 ayat 2).

Dengan adanya desentralisai penyelenggaraan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). Bahkan, pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945 - ("Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional") - (pasal 46 ayat 2). Itulah sebabnya dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, harus dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan, dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) (pasal 49 ayat 1). Khusus gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah (pusat) dialokasikan dalam APBN (pasal 49 ayat 2).

Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan (pasal 47 ayat 1). Dalam memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut maka pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 47 ayat 2). Oleh karena itu maka pengelolaan dan pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (pasal 48 ayat 2)

Meskipun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan, namun tanggungjawab pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada di tangan menteri yang diberi tugas oleh presiden (pasal 50 ayat 1), yaitu menteri pendidikan nasional. Dalam hal ini pemerintah (pusat) menentukan kebijakan nasional dan standard nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (pasal 50 ayat 2). Sedangka pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota diberi tugas untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal, merupakan paradigma baru pendidikan, untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dalam hal ini pewilayahan komoditas harus dibarengi dengan lokalisasi pendidikan dengan basis keunggulan lokal. Hak ini bukan saja berkaitan dengan kurikulum yang memperhatikan juga muatan lokal (pasal 37 ayat 1 huruf j), melainkan lebih memperjelas spesialisasi peserta didik, untuk segera memasuki dunia kerja di lingkungan terdekatnya, dan juga untuk menjadi ahli dalam bidang tersebut. Dengan demikian persoalan penyediaan tenaga kerja dengan mudah teratasi dan bahkan dapat tercipta secara otomatis.

Selain itu pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikanm yang bertaraf internasional (pasal 50 ayat 3). Hal ini dimaksudkan agar selain mengembangkan keunggulan lokal melalui penyediaan tenaga-tenaga terdidik, juga menyikapi perlunya tersedia satuan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan kaliber dunia di Indonesia.

Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkwalitas, maka pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan (pasal 42 ayat 2). Dalam hal ini termasuk memfasilitasi dan/atau menyediakan pendidik dan/atau guru yang seagama dengan peserta didik dan pendidik dan/atau guru untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan peserta didik (pasa 12 ayat 1 huruf a dan b). Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah, yang pengangkatan, penempatan dan penyebarannya diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal (pasal 41 ayat 1 dan 2)).

Selain itu pemerintah (pusat) atau pemerintah daerah memiliki kewenangan mengeluarkan dan mencabut izin bagi semua satuan pendidikan formal maupun non formal (pasal 62 ayat 1), sesuai dengan lingkup tugas masing-masing. Dengan adanya desentralisasi perizinan akan semakin mendekatkan pelayanan klepada rakyat, sesuai dengan tujuan otonomi pemerintahan daerah.

PERAN SERTA MASYARAKAT

Demokratisasi penyelenggaraan pendidikan, harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan (pasal 54 ayat 1). Masyarakat tersebut dapat berperanan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan (pasal 54 ayat 2).

Oleh karena itu masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat, dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standard nasional pendidikan (pasal 55 ayat 1 dan 2). Dana pendidikan yang berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan/atau sumber lain (pasal 55 ayat 3). Demikian juga lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat tersebut kemudian dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Sedangkan komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang terdiri dari unsur orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (pasal 1 butir 24 dan 25). Dewan pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis (pasal 56 ayat 2). Sedangkan peningkatan mutu pelayanan di tingkat satuan pendidikan peran-peran tersebut menjadi tanggungjawab komite sekolah/madrasah (pasal 56 ayat 3).

TANTANGAN GLOBALISASI

Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang sedang melanda dunia, maka sebagaimana dijelaskan di muka, harus ada minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, baik oleh pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah (pasal 50 ayat 3). Untuk itu perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan, sehingga semua penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan formal, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus berbentuk badan hukum pendidikan (pasal 53 ayat 1). Badan hukum pendidikan yang dimaksud akan berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik (pasal 53 ayat 2).

Badan hukum pendidikan yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri (pasal 53 ayat 4) itu, harus berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan (pasal 53 ayat 3).

Dengan adanya badan hukum pendidikan itu, maka dana dari masyarakat dan bantuan asing dapat diserap dan dikelola secara profesional, transparan dan akuntabilitas publiknya dapat dijamin. Dengan demikian badan hukum pendidikan akan memberikan landasan hukum yang kuat kepada penyelenggaraan pendidikan dan/atau satuan pendidikan nasional yang bertaraf internasional dalam menghadapi persaingan global.

Selain itu diperlukan pula lembaga akreditasi dan sertifikasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (pasal 60 ayat 1), yang dilakukan oleh pemerintah (pusat) dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik (pasal 60 ayat 2). Akreditasi dilakukan atas kriteria yang bersifat terbuka (pasal 60 ayat 3), sehingga semua pihak, terutama penyelenggara dapat mengetahui posisi satuan pendidikannya secara transparan.

Dalam menghadapi globalisasi, maka penyerapan tenaga kerja akan ditentukan oleh kompetensi yang dibuktikan oleh sertifikat kompetensi, yang diberikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi kepada peserta didik dan masyarakat yang dinyatakan lulus setelah mengikuti uji kompetensi tertentu (pasal 61 ayat 3). Dalam mengantisipasi perkembangan global dan kemajuan teknologi komunikasi, maka pendidikan jarak jauh diakomodasikan dalam sisdiknas, sebagai paradigma baru pendidikan. Pendidikan jarak jauh tersebut dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, yang berfungsi untuk memberi layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler (pasal 31 ayat 1 dan 2).

KESETARAAN DAN KESEIMBANGAN

Paradigma baru lainnya yang dituangkan dalam UU Sisdiknas yang baru adalah konsep kesetaraan, antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Tidak ada lagi istilah satuan pendidikan "plat merah" atau "plat kuning"; semuanya berhak memperoleh dana dari negara dalam suatu sistem yang terpadu. Demikian juga adanya kesetaraan antara satuan pendidikan yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan satuan pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama yang memiliki ciri khas tertentu. Itulah sebabnya dalam semua jenjang pendidikan disebutkan mengenai nama pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (madrasah, dst.). Dengan demikian UU Sisdiknas telah menempatkan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik (pasal 4 ayat 2).

Selain itu UU Sisdiknas yang dijabarkan dari UUD 45, telah memberikan keseimbangan antara peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tergambar dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (pasal 3).

Dengan demikian UU Sisdiknas yang baru telah memberikan keseimbangan antara iman, ilmu dan amal (shaleh). Hal itu selain tercermin dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional, juga dalam penyusunan kurikulum (pasal 36 ayat 3) , dimana peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, kecerdasan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sebagainya dipadukan menjadi satu.

JALUR PENDIDIKAN

Perubahan jalur pendidikan dari 2 jalur : sekolah dan luar sekolah menjadi 3 jalur: formal, nonformal, dan informal – (pasal 13) juga merupakan perubahan mendasar dalam Sisdiknas. Dalam Sisdiknas yang lama pendidikan informal (keluarga) tersebut sebenarnya juga telah diberlakukan, namun termasuk dalam jalur pendidikan luar sekolah, dan ketentuan penyelenggaraannyapun tidak konkrit.

Jalur formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (pasal 14), dengan jenis pendidikan: umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus (pasal 15).

Pendidikan formal dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan masyarakat (pasal 16).

Pendidikan dasar yang merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (Mts) atau bentuk lain yang sederajad (pasal 17 ayat 1 dan 2). Dengan demikian istilah SLTP harus berganti kembali menjadi SMP.

Sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar, bagi anak usia 0-6 tahun diselenggarakan pendidikan anak usia dini, tetapi bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar (pasal 28 dan penjelasannya). Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal (TK, raudatul athfal, dan bentuk lain yang sejenis), nonformal (kelompok bermain, taman/panti penitipan anak) dan/atau informal (pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan).

Pendidikan menengah yang merupakan kelanjutan pendidikan dasar terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, serta berbentuk sekolah menengah atas (SMA) , madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajad (pasal 18). Sebagaimana istilah SLTP, maka sebutan SLTA berganti lagi menjadi SMA.

Pendidikan tinggi yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor, yang diselenggarakan dengan sistem terbuka (pasal 19 ayat 1-3). Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas, yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dan dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan/atau vokasi (pasal 20 ayat 1- 3). Perguruan tinggi juga dapat memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan (pasal 21 ayat 1). Bagi perguruan tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni (pasal 22).

Selain itu masalah yang cukup aktual dan meresahkan masyarakat, seperti pemberian gelar-gelar instan, pembuatan skripsi atau tesis palsu, ijazah palsu dan lain-lain, telah diatur dan diancam sebagai tindak pidana dengan sanksi yang juga telah ditetapkan dalam UU Sisdiknas yang baru (Bab XX Ketentuan Pidana, pasal 67-71).

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, dan berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (pasal 26 ayat 1 dan 2). Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (pasal 26 ayat 3). Satuan pendidikan nonformal meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah dengan mengacu pada standard nasional pendidikan (pasal 26 ayat 6).

Sedangkan pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, yang hasilnya diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan (pasal 27).

_________________________________

Sumber: Arifin, Anwar, Prof. Dr., Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang SISDIKNAS, POKSI VI FPG DPR RI, 2003.